Onlineku.Info, Tenggarong – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melakukan kunjungan silaturahmi ke Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong untuk menyapa warga binaan pemasyarakatan (WBP) sekaligus meninjau langsung kondisi hunian dan pembangunan gedung baru yang hingga kini belum rampung. Jumat (3/7/26).
Dalam kunjungan tersebut, Rudy didampingi sang istri, Syarifah Mas’ud, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Timur, serta jajaran terkait lainnya.
Selain melihat aktivitas pembinaan warga binaan, Rudy juga meninjau bangunan lapas yang telah terbengkalai selama kurang lebih enam tahun dan belum dapat difungsikan hingga saat ini.
Menurut Rudy, penyelesaian pembangunan tersebut menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan aspek kemanusiaan dan kesehatan warga binaan yang saat ini harus menjalani masa pembinaan di tengah kondisi hunian yang jauh melebihi kapasitas.
“Lapas ini seharusnya hanya menampung sekitar 135 orang, namun kenyataannya dihuni lebih dari 340 bahkan mencapai 350 warga binaan. Kondisi ruangan menjadi sangat padat dan pengap sehingga perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, akibat keterbatasan kapasitas tersebut, sebagian warga binaan perempuan dari berbagai daerah di Kalimantan Timur masih harus dititipkan di lapas dewasa laki-laki maupun rumah tahanan lainnya.
Padahal, apabila bangunan yang saat ini masih terbengkalai tersebut dapat diselesaikan, daya tampung Lapas Perempuan Tenggarong diperkirakan dapat meningkat secara signifikan dan mampu menampung warga binaan perempuan dari seluruh wilayah Kalimantan Timur dalam satu lokasi terpusat.
“Kami berharap ke depan seluruh lapas perempuan di Kalimantan Timur dapat dipusatkan di Tenggarong sehingga saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa pembinaan mendapatkan fasilitas yang lebih layak dan manusiawi,” katanya.
Rudy menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, melainkan menyangkut nilai kemanusiaan yang harus menjadi perhatian pemerintah.
“Nilai kemanusiaan jauh lebih penting dibandingkan besaran anggaran yang harus dikeluarkan. Kita wajib membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi ujian dan menjalani masa pembinaan agar mereka mendapatkan tempat yang lebih layak,” tegasnya.
Untuk menyelesaikan pembangunan tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp28 miliar. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan sekitar Rp8 miliar sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp20 miliar.
Menurut Rudy, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupayakan penyelesaian pembangunan tersebut melalui skema penganggaran daerah, meskipun terlebih dahulu harus masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kami akan mengupayakan agar pembangunan ini bisa segera dilanjutkan. Jika memungkinkan melalui pergeseran anggaran akan kami dorong, namun kemungkinan besar akan diupayakan melalui anggaran tahun depan setelah masuk dalam perencanaan pembangunan provinsi,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap percepatan penyelesaian pembangunan gedung baru tersebut dapat segera terwujud sehingga persoalan overkapasitas di Lapas Perempuan Tenggarong dapat teratasi dan seluruh warga binaan perempuan memperoleh fasilitas pembinaan yang lebih baik.
(Jie)
