Onlineku.Info, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama jajaran Forkopimda mengikuti video conference (vicon) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan melaksanakan rapat koordinasi terkait perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Sabtu (30/8/2025) sore.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Kukar, Jalan Robert Wolter Mongonsidi, Tenggarong, dengan dihadiri sekitar 20 peserta dari unsur pimpinan daerah, aparat keamanan, hingga instansi terkait.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Kukar. Aulia Rahman Basri, perwakilan Dandim 0906/Kukar Kapten Ali Ahmad, Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar, Kaban Kesbangpol Kukar Rinda Destianti, Gaswil BIN Kukar Arganta Putra, Kajari Kukar Tengku Firdaus, Kepala PN Tenggarong Ben Ronald, Kasi Satpol PP Kukar Rasidi, Kadis Damkarmatan Kukar Fida Husni, serta Kepala Prokom Kukar Ismed
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah-langkah strategis yang harus dilakukan di daerah untuk menjaga kondusivitas. Hal ini menyusul aksi yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia akibat peristiwa di Jakarta yang menimbulkan korban jiwa.
Beberapa poin penting yang disampaikan Mendagri antara lain:
1. Forkopimda bersama jajaran bertanggung jawab penuh memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Menunda kegiatan seremonial baik resmi maupun pribadi pejabat daerah yang berpotensi menimbulkan isu negatif di tengah masyarakat.
3. Menghindari pernyataan provokatif, serta lebih menekankan sikap menenangkan rakyat.
4. Menggencarkan program-program yang pro rakyat seperti pasar murah dan menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat.
5. Membagi peran aparat agar lebih responsif dan proaktif dengan langkah yang humanis, tidak menimbulkan kemarahan publik.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi akan adanya aksi demonstrasi di DPRD Kukar pada 1 September 2025. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menjaga kondusivitas.
“Semua pihak baik Polres, Kodim, dan Satpol PP harus bekerja sama dengan baik agar tetap aman dan kondusif. Kami juga meminta tokoh sentral untuk ikut turun memberikan penanganan, sekaligus mencegah potensi adanya penyusupan pihak asing,” tegasnya.
Kapolres Kukar, AKBP Khairul Basyar, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPRD Kukar untuk merespons aksi tersebut. Ia menegaskan seluruh pihak harus satu komando dalam menjaga keamanan dengan pendekatan humanis.
Sementara itu, Kajari Kukar Tengku Firdaus menyarankan agar pengamanan di lapangan menempatkan personel Polwan.
“Yang terpenting tidak ada penumpang gelap yang memicu aksi anarkis,” katanya.
Gaswil BIN Kukar, Arganta Putra, mengingatkan adanya potensi penyusup yang bisa melakukan provokasi di tengah aksi. Hal ini juga diperkuat pernyataan Kaban Kesbangpol Kukar, Rinda Destianti, yang menyebut isu krisis pendidikan di Kukar kemungkinan akan diangkat dalam aksi tersebut, di samping isu kebijakan nasional.
Rapat koordinasi yang berlangsung sejak pukul 16.30 hingga 17.09 WITA itu berjalan lancar, aman, dan kondusif. Kegiatan ditutup dengan diskusi internal Forkopimda Kukar untuk mematangkan langkah-langkah antisipasi. (Aji R)
