Onlineku.Info, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmen penuh terhadap pembangunan infrastruktur strategis di kawasan hulu, dengan tetap melanjutkan proyek peningkatan jalan poros meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dipangkas seluruhnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menyatakan bahwa proyek jalan senilai hampir Rp 50 miliar yang sebelumnya dirancang dengan skema pembiayaan gabungan antara APBD Kukar dan DAK kini sepenuhnya dibiayai dari kas daerah.
“Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” ujar Wiyono belum lama ini.
Namun, karena DAK yang dijanjikan pemerintah pusat tidak terealisasi sama sekali, Pemkab Kukar memutuskan untuk tidak menunda proyek dan menanggung seluruh biaya pembangunan lewat APBD murni.
“Proyek yang sebelumnya dilelang dan dikontrakkan dengan dana DAK, sekarang ditanggulangi sepenuhnya oleh APBD Kukar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa proyek ini sangat vital karena menghubungkan sejumlah kecamatan di wilayah hulu, yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat serta distribusi barang kebutuhan pokok dan logistik.
“Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” tegasnya.
Langkah tegas ini, menurut Wiyono, merupakan arahan langsung dari Bupati Kukar, Edi Damansyah, yang meminta agar pembangunan tidak terganggu meskipun tanpa bantuan pusat, terutama untuk daerah dengan tingkat urgensi tinggi.
Proyek peningkatan jalan poros ini telah digarap sejak 2022 secara bertahap, sebagai bagian dari program strategis pembangunan infrastruktur daerah yang difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah di Kukar.
“Kita tidak bisa bergantung terus pada pusat. Daerah harus bisa bergerak sendiri untuk kepentingan masyarakatnya,” tambah Wiyono.
Menurutnya, akses jalan yang layak di wilayah hulu akan berdampak langsung pada efisiensi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, serta menstimulasi ekonomi masyarakat lokal, khususnya sektor pertanian dan perdagangan.
“Jalan yang baik bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” ungkapnya.
Keputusan ini juga menjadi bukti bahwa Pemkab Kukar berupaya semaksimal mungkin menjamin kebutuhan dasar masyarakat di pelosok, yang selama ini bergantung pada kondisi jalan penghubung antarkecamatan.
Dalam jangka panjang, Pemkab Kukar menargetkan penyelesaian seluruh jaringan jalan strategis di wilayah hulu sebagai langkah mewujudkan konektivitas menyeluruh di seluruh kabupaten, tanpa ketergantungan mutlak pada pendanaan eksternal.
“Kami akan tuntaskan semua proyek ini. Karena infrastruktur yang kuat adalah fondasi kemajuan daerah,” pungkas Wiyono. (ADV/DISKOMINFO).
