Onlineku.Info, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) secara resmi mengukuhkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai upaya memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dan gangguan ketertiban di tengah masyarakat.
Kegiatan pengukuhan tersebut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bertempat di Ruang lt 1 Bappenda Kutai Kartanegara. Selasa (10/2/26).
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan FKDM memiliki peran strategis dalam melakukan mitigasi serta pencegahan dini terhadap berbagai dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kecamatan.
“Melalui FKDM, pemerintah daerah berharap dapat mengidentifikasi potensi konflik sosial sejak dini sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Bupati Aulia Rahman Basri.
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, Roji’in, menjelaskan bahwa FKDM selama ini telah melakukan pemetaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang berpotensi terjadi di wilayah Kukar.
Sebagai tindak lanjut, FKDM Kukar akan mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis digital bernama SICEKAL (Sistem Informasi Cegah, Klarifikasi, dan Lapor). Sistem ini memungkinkan setiap anggota FKDM di tingkat kecamatan untuk melaporkan kondisi wilayah secara berkala.
“Dengan sistem SICEKAL, laporan dari setiap kecamatan akan terintegrasi dan dapat dipantau langsung oleh pimpinan daerah, sehingga kondisi sosial di desa maupun kecamatan bisa diketahui dan ditindaklanjuti dengan cepat,” jelas Roji’in.
Ia menambahkan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, FKDM Kukar tetap berkomitmen menjalankan tugas secara optimal dengan memperkuat koordinasi dan sinergi bersama Forkopimda serta perangkat daerah terkait.
Pengukuhan FKDM tersebut juga dirangkaikan dengan agenda lain, yaitu pengukuhan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) serta entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Namun demikian, Pemkab Kukar menegaskan bahwa penguatan kewaspadaan dini melalui FKDM menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut.
Melalui pengukuhan ini, Pemkab Kukar berharap FKDM dapat berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial serta menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.
(Jie)
