Onlineku.info, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dengan mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat, yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini digagas sebagai solusi terhadap minimnya akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat termiskin di Kukar. Dengan konsep pendidikan berasrama dan pembinaan menyeluruh, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi titik balik bagi anak-anak untuk keluar dari rantai kemiskinan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam kegiatan Pembahasan Usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi yang berlangsung di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, pada 15 April 2025.
“Sekolah Rakyat ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan,” ujar Sunggono.
Ia menegaskan bahwa siswa di sekolah ini tidak hanya akan mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga pendampingan kehidupan melalui pola pembinaan intensif.
“Mereka akan tinggal di asrama, belajar, dan mendapatkan pembinaan penuh agar bisa mandiri dan berdaya saing,” tambahnya.
Usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang diajukan oleh Dinas Sosial Kukar kini telah memasuki tahap verifikasi oleh tim dari sejumlah kementerian pusat, di antaranya Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kemenag, dan BPN.
Sunggono menyebut bahwa Kementerian Sosial siap mendampingi daerah dalam mengurus seluruh aspek teknis, mulai dari perizinan hingga penyediaan guru dan sarana pendukung.
“Kemensos menyatakan siap melayani dan membantu agar program ini berjalan sesuai harapan,” katanya.
Untuk lokasi pembangunan, Pemkab Kukar telah mengusulkan tiga titik: dua di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, dan satu di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. Namun, Loa Ipuh Darat dipilih sebagai prioritas karena memiliki lahan luas serta aksesibilitas yang memadai.
“Kami menyiapkan lahan lebih dari lima hektare dan lokasinya strategis, sehingga sangat cocok dijadikan pusat pendidikan terpadu,” terang Sunggono.
Target kapasitas Sekolah Rakyat mencapai 1.000 siswa, dengan penerimaan peserta didik berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan ketepatan sasaran.
“Basis data DTSEN memungkinkan proses seleksi dilakukan secara adil, transparan, dan berbasis fakta lapangan,” ujarnya.
Proyek ini saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera dilanjutkan dengan proses teknis lainnya bersama tim pusat. Pemerintah berharap sekolah ini akan menjadi titik tolak perubahan bagi anak-anak kurang mampu di Kukar.
“Ini adalah cara kita untuk mengangkat martabat warga miskin melalui pendidikan, agar mereka bisa membangun masa depan yang lebih cerah,” tutupnya. (Adv/Ari)*
