Onlineku.Info, Samarinda — Gelombang aksi demonstrasi yang digelar aliansi masyarakat dan mahasiswa di Kalimantan Timur kian menguat. Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat. Selasa (21/4/26).
Koordinator lapangan (Korlap) inti aksi, Ibnu Sayyaf Sabillilaq, menyebutkan bahwa demonstrasi ini dipicu oleh sejumlah kebijakan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
“Ini adalah bentuk luapan kekecewaan kami. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, justru muncul kebijakan seperti renovasi rumah jabatan gubernur dengan anggaran sekitar Rp25 miliar dan pengadaan kendaraan dinas yang sempat menjadi sorotan publik,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut kontras dengan realitas di lapangan, di mana masyarakat masih bergelut dengan ketimpangan pendidikan, persoalan sosial, hingga angka kemiskinan yang dinilai masih cukup tinggi di Kalimantan Timur.
Aksi ini melibatkan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat, salah satunya dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang mengerahkan sekitar 100 massa.
Rangkaian demonstrasi dimulai sejak pagi hari dengan titik kumpul di kawasan Islamic Center Samarinda. Massa kemudian bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 10.00 WITA untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Setelah melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan di DPRD, massa sempat kembali ke titik kumpul untuk beristirahat sebelum melanjutkan aksi pada pukul 14.00 WITA menuju kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam aksinya, massa membawa sejumlah tuntutan, salah satunya meminta gubernur menandatangani pakta integritas yang telah disusun oleh aliansi. Dokumen tersebut diharapkan menjadi komitmen nyata pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Ibnu mengungkapkan, sebagian tuntutan telah mendapat respons dari pihak legislatif. “Di DPRD, pakta integritas sudah ditandatangani oleh beberapa perwakilan pimpinan dan anggota dewan, termasuk wakil ketua dan perwakilan fraksi. Namun kami menyayangkan Ketua DPRD tidak hadir langsung menemui massa,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi sepenuhnya. Massa bahkan menyatakan siap bertahan dan melanjutk aksi sebagai bentuk konsistensi perjuangan.
“Kami akan terus bergerak sampai ada komitmen nyata dari gubernur. Ini bukan sekadar aksi, tapi perjuangan untuk memastikan kebijakan benar-ben
