Onlineku.Info, Tenggarong – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Kukar bersama masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kukar, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Dalam aksinya, massa menyuarakan 12 tuntutan utama, di antaranya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penghapusan tunjangan DPR RI, DPR Provinsi, hingga DPRD Kabupaten, serta mendesak pengesahan sejumlah RUU penting seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat.
Selain itu, massa juga menuntut peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, perbaikan kualitas pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar), pencabutan undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat, penghentian tindakan represif terhadap gerakan masyarakat di ruang publik, serta penciptaan kebijakan pro-rakyat.
Tuntutan lainnya adalah penghentian oligarki politik, penegakan supremasi hukum, penghentian kejahatan ekologis dan konflik agraria, serta reformasi Polri.
Ketua Aliansi Mahasiswa Kukar, Wawan, menyebut aksi ini merupakan bentuk kegelisahan mahasiswa dan masyarakat.
“Kami ingin tuntutan ini diimplementasikan, bukan sekadar didengar. Kalau tidak ada realisasi, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di Kukar yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.
“Tambang ilegal tidak bayar pajak, tapi menggunakan fasilitas daerah. Aparat harus tegas menindak oknum yang bermain di belakangnya,” tambah Wawan.
Ketua DPRD Kukar bersama sejumlah anggota dewan menemui massa aksi. Di hadapan mahasiswa, mereka menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami terima sebagai masukan dan bahan perbaikan ke depan. Kami siap mengawal bersama,” ujar Ketua DPRD Kukar.
Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar menyampaikan apresiasi atas jalannya aksi yang berlangsung tertib. Sebanyak 644 personel gabungan TNI, Polri, dan unsur terkait dikerahkan untuk pengamanan.
“Sejak keberangkatan dari kampus hingga di DPRD, semua berjalan kondusif. Kami sudah instruksikan agar pengamanan dilakukan secara humanis,” jelasnya.
Usai menyampaikan aspirasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan sebagian melanjutkan konsolidasi ke Samarinda.
(Aji R)
