Onlineku.Info, Samarinda – “Ketika masyarakat dibuat sibuk memperdebatkan hal-hal di permukaan seperti cara bicara, penampilan, hingga kebiasaan pribadi seseorang, tanpa disadari kekuatan fiskal daerah justru perlahan terus tergerus. Kalimantan Timur tetap menggali sumber daya alam, mengirim batu bara, migas, dan pemasukan negara tanpa henti. Namun saat waktunya hak daerah dikembalikan melalui skema fiskal, yang diterima justru semakin berkurang, sementara beban daerah terus bertambah.
Ironinya, ketika pemerintah daerah mulai mengurangi banyak agenda pembangunan demi menjaga kondisi anggaran tetap aman, pemerintah pusat justru terlihat sibuk memperluas struktur birokrasi dan membangun lapisan administrasi baru atas nama program nasional. Mungkin inilah ironi paling sunyi hari ini: daerah penghasil diminta terus memahami kepentingan negara, tetapi perlahan kehilangan kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.” Selasa (19/5/26).
Saputra Riadi
Belakangan, ada perubahan cara publik memandang berbagai persoalan di Kalimantan Timur (Kaltim). Ruang publik terasa semakin ramai oleh isu-isu pinggiran. Cara seseorang berbicara dipersoalkan, gaya berpakaian diperdebatkan, logat menjadi bahan olok-olok, bahkan hal kecil seperti rokok bisa memicu perdebatan panjang di media sosial hingga aksi turun ke jalan.
Padahal, polemik tersebut memang memiliki dasar untuk dibahas. Namun seiring menurunnya kepercayaan publik, perhatian masyarakat justru bergeser terlalu jauh dari substansi persoalan yang sebenarnya jauh lebih besar.
Di tengah masyarakat yang sibuk memperhatikan tampilan luar seseorang, kemampuan fiskal daerah justru diam-diam sedang mengalami tekanan serius. Dana Bagi Hasil (DBH) Kalimantan Timur disebut mengalami penurunan cukup tajam demi menopang berbagai program prioritas pemerintah pusat, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ironisnya, kondisi itu seolah dianggap lumrah. Seakan tidak ada yang perlu dipersoalkan, meskipun di sejumlah daerah mulai muncul gelombang kritik dan penolakan.
Pemerintah pusat sendiri memang tengah melakukan penyesuaian besar terhadap Transfer ke Daerah (TKD). Dari sekitar Rp919 triliun pada 2025, nilainya turun menjadi kisaran Rp649–693 triliun pada 2026, atau berkurang hampir 25 persen.
Namun yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat Kaltim bukan hanya soal pemotongan anggaran tersebut, melainkan seberapa besar dampaknya terhadap daerah penghasil seperti Kalimantan Timur yang selama ini menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Dalam sejumlah kajian fiskal daerah, DBH Kaltim disebut turun hingga lebih dari 70 persen. Angka yang membuat sejumlah pemerintah daerah mulai kesulitan menjaga ritme pembangunan. Beberapa daerah bahkan terpaksa meninjau ulang prioritas belanja hingga menunda program strategis.
Yang lebih memprihatinkan, ada daerah di Kaltim yang bukan hanya kesulitan menjalankan APBD murni 2026, tetapi juga masih dibayangi ketidakpastian dalam menyelesaikan kewajiban APBD Perubahan 2025.
Anehnya, situasi tersebut tetap terlihat seolah tidak terjadi apa-apa.
Di atas wilayah yang dipenuhi aktivitas tambang, migas, perkebunan, hingga proyek strategis nasional, Kaltim terus menyumbang pemasukan besar bagi APBN. Namun ketika giliran pembagian fiskal kembali ke daerah, ruang gerak pemerintah daerah justru semakin terbatas.
“Pemerintah pusat kerap memperlakukan daerah kaya sumber daya alam sebagai penyangga utama ketika membutuhkan tambahan anggaran besar. Hak fiskal daerah menjadi bagian yang paling mudah dikurangi, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan di daerah penghasil.”
— Faisal Basri
Mungkin masyarakat sudah terlalu lelah untuk bereaksi. Atau mungkin perhatian publik memang lebih mudah terseret oleh kegaduhan informasi sehari-hari, sementara perubahan besar berlangsung perlahan di belakang layar.
Sementara daerah mulai menghitung kemampuan anggaran yang tersisa, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana MBG justru tercatat memiliki daftar pengadaan dengan nilai sangat besar.
Dalam sejumlah dokumen pengadaan yang beredar, tercantum belanja seragam SPPI bernilai puluhan miliar rupiah. Belum termasuk perlengkapan lain seperti atribut personal hingga perangkat digital.
Pengadaan laptop dan tablet bahkan disebut mencapai sekitar Rp1 triliun. Sistem IT dan IoT untuk ribuan titik menelan ratusan miliar rupiah. Langganan aplikasi rapat virtual pun ikut masuk dalam daftar dengan nilai miliaran rupiah.
Pada titik ini, publik Kaltim mulai mempertanyakan: apakah yang sedang dibangun benar-benar sistem pangan nasional, atau justru struktur administrasi baru yang semakin besar?
Sebab pada saat bersamaan, kemampuan fiskal daerah penghasil justru sedang ditekan cukup dalam.
Yang membuat ironi semakin terasa, beberapa nilai pengadaan tersebut bahkan disebut lebih besar dibanding kapasitas APBD sejumlah kabupaten di Kaltim. Sebuah perbandingan yang sulit diterima logika masyarakat daerah penghasil.
Namun mungkin memang seperti itulah pola hubungan pusat dan daerah hari ini. Daerah diminta memahami kepentingan nasional, sementara pemerintah pusat terlihat leluasa memperbesar belanja pendukung program.
Kondisi ini juga memunculkan kekhawatiran setelah terbitnya PMK Nomor 15 Tahun 2026 yang membuka ruang penyesuaian DAU, DBH, hingga Dana Desa untuk mendukung pembiayaan program lain seperti Koperasi Merah Putih. Akibatnya, kemampuan fiskal desa di sejumlah wilayah ikut mengalami tekanan.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menilai kebijakan pemotongan DAU dan Dana Desa demi membiayai program bentukan pusat berpotensi bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang dijamin konstitusi.
“Daerah tidak boleh hanya dijadikan alat untuk membayar kebijakan politik pusat.”
Meski demikian, suasana di Kaltim sendiri masih terlihat tenang.
Padahal, sejumlah akademisi mulai mengingatkan bahwa pola sentralisasi fiskal semacam ini berpotensi bertabrakan dengan semangat desentralisasi dan hubungan keuangan pusat-daerah.
“Desentralisasi fiskal kehilangan makna ketika daerah tetap dibebani pelayanan publik, tetapi sumber dananya kembali dikendalikan pusat.”
— Djohermansyah Djohan
Di lapangan, program MBG sendiri mulai meninggalkan berbagai persoalan yang tidak sederhana. Dalam dua tahun pelaksanaan, total anggaran program disebut telah menembus lebih dari Rp406 triliun.
Tahun 2025 pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun dengan realisasi sekitar Rp51,5 triliun. Sementara pada 2026 melonjak menjadi Rp335 triliun untuk mengejar target puluhan juta penerima manfaat.
Jika dihitung kasar, laju pengeluarannya mendekati Rp918 miliar per hari.
“Ketika badan baru dibentuk untuk menjalankan program populis, risiko pembengkakan biaya birokrasi dan operasional biasanya ikut meningkat.”
— Bhima Yudhistira
Besarnya anggaran dalam waktu singkat juga meningkatkan risiko tata kelola.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mulai memberi peringatan terkait sejumlah titik rawan korupsi dalam pelaksanaan MBG. Mulai dari lemahnya regulasi, dominasi sistem yang terlalu sentralistik, potensi rente distribusi, hingga dugaan jual beli titik dapur penyedia makanan.
Persoalan tidak berhenti di sana.
Data Kementerian Kesehatan RI juga mencatat sejumlah kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan distribusi MBG di berbagai daerah. Penyebabnya antara lain distribusi yang melewati batas aman, sanitasi buruk, dan lemahnya pengawasan.
Program yang sejak awal dipromosikan untuk meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa, pada beberapa kasus justru menghadirkan persoalan kesehatan baru.
“Program bantuan pangan nasional tanpa pengawasan distribusi yang kuat sangat berisiko memunculkan masalah kesehatan publik sekaligus kebocoran anggaran.”
— Didik J. Rachbini
Lalu muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari: apakah program ini benar-benar sedang memberi makan rakyat, atau perlahan justru menggerus kemampuan keuangan daerah?
Sebab di saat pemerintah pusat sibuk membangun citra keberhasilan program nasional, daerah-daerah penghasil seperti Kalimantan Timur justru mulai memadamkan satu per satu lampu pembangunan demi menjaga dapur negara tetap menyala.
Dan mungkin, di situlah ironi paling sunyi itu berada. Ketika persoalannya bukan lagi soal apakah Kaltim sedang diperhatikan, melainkan apakah daerah ini perlahan mulai kehilangan ruang untuk menentukan nasib fiskalnya sendiri.
(Jie)
