Onlineku.Info, Tenggarong – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar agar lebih serius memperjuangkan hak fiskal daerah kepada pemerintah pusat. Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kukar, Kamis (23/7/2026), menyusul belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang dinilai terkendala keterbatasan anggaran.
Ketua HMI Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, termasuk visi Kukar Idaman Terbaik. Menurutnya, tanpa dukungan anggaran yang memadai, program-program yang telah dirancang sulit memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Sebagus apa pun program pemerintah, tanpa dukungan anggaran tentu tidak akan bisa berjalan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat,” ujar Zulhansyah.
Ia menilai, sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia, Kutai Kartanegara seharusnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak-hak fiskalnya kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, kontribusi Kukar terhadap penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif sangat besar. Namun, alokasi yang diterima daerah dinilai belum sebanding dengan besarnya sumbangsih tersebut.
“Sebagai daerah penghasil, seharusnya pemerintah daerah lebih tegas kepada pemerintah pusat agar hak-hak daerah dapat direalisasikan. Jangan sampai masyarakat tidak merasakan dampak dari besarnya kontribusi daerah ini,” katanya.
Zulhansyah mengakui persoalan keterbatasan anggaran juga dirasakan banyak daerah lain. Meski demikian, ia menegaskan kondisi Kutai Kartanegara memiliki karakteristik berbeda karena merupakan salah satu daerah penyumbang pendapatan negara terbesar dari sektor sumber daya alam.
Dalam aksi itu, HMI juga meminta anggota DPR RI asal Kalimantan Timur untuk ikut memperjuangkan kepentingan Kutai Kartanegara di tingkat nasional. Sinergi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di parlemen dinilai penting agar hak-hak fiskal daerah dapat diperoleh secara maksimal.
“Para wakil rakyat di Senayan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak fiskal daerah agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu ke depannya,” ucapnya.
Selain itu, HMI mendorong DPRD Kutai Kartanegara memperkuat koordinasi dengan pimpinan partai politik masing-masing agar aspirasi daerah dapat diperjuangkan hingga ke tingkat pusat.
“Harapan kami seluruh unsur, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun anggota DPR RI, bisa bersama-sama memperjuangkan hak-hak Kutai Kartanegara sehingga program pembangunan dapat berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Zulhansyah.
(Jie)
