Onlineku.Info, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi meluncurkan Sistem Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online di Pendopo Odah Etam, Rabu (17/6/2026). Peluncuran ini menjadi langkah penting dalam mempercepat layanan keuangan daerah sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan implementasi SP2D Online diharapkan mampu mempermudah proses pencairan dana yang selama ini masih dilakukan secara manual.
“Hari ini kita melaksanakan launching SP2D Online. Harapan kita dengan implementasi SP2D Online ini dapat lebih mempercepat dan mempermudah proses layanan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Bank Kaltimtara,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, sebelumnya proses pencairan dana harus melalui sejumlah tahapan administrasi manual. Berkas yang telah lengkap dibawa ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kemudian diterbitkan SP2D dalam bentuk fisik sebelum disampaikan ke perbankan untuk diproses.
“Kalau dulu setelah berkas lengkap dibawa ke BPKAD, diproses, keluar kertas SP2D, lalu dibawa ke bank. Sekarang dengan adanya SP2D Online ini tidak perlu lagi membawa dokumen fisik. Semua sudah terintegrasi secara digital dan bisa dipantau secara online,” jelasnya.
Menurut Aulia, penerapan SP2D Online juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan sebelumnya ditemukan potensi permasalahan akibat proses administrasi yang masih dilakukan secara manual.
“Ini merupakan salah satu rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti. Dengan sistem online, risiko perubahan dokumen atau ketidaksesuaian lampiran dalam proses pencairan dapat diminimalisasi,” katanya.
Aulia menambahkan, pemerintah daerah saat ini juga tengah menerapkan strategi belanja yang lebih hati-hati guna memastikan seluruh kegiatan yang dikontrakkan memiliki dukungan keuangan yang memadai.
“Kita tidak ingin ada utang di akhir tahun. Saya senang ketika kegiatan berjalan dan kontraktor bisa bekerja, tetapi yang lebih penting adalah memastikan pekerjaan tersebut dapat dibayar tepat waktu,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mengimplementasikan SP2D Online.
Menurutnya, digitalisasi sistem pencairan dana merupakan bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
“Tujuan utama penerapan SP2D Online adalah mempercepat pencairan dana sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini juga dapat mengurangi potensi fraud dalam proses belanja di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
Ia berharap Kukar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan digitalisasi keuangan daerah.
“Kami berharap Kutai Kartanegara dapat menjadi salah satu daerah terdepan dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, sehingga seluruh transaksi dan belanja OPD menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Kegiatan launching SP2D Online turut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, perwakilan Bank Kaltimtara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia.
(Jie)
