Onlineku.Info, Tenggarong – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, mengkritisi pola pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia meminta agar usulan pembangunan dari tingkat lingkungan tidak sekadar dihimpun, tetapi juga harus diikuti dengan realisasi yang jelas.
Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan kegiatan reses di RT 18 Kelurahan Mangkurawang Rabu malam (11/11/2026). Dalam kesempatan itu, Desman menyerap sejumlah aspirasi masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penambahan lampu penerangan gang, hingga pemenuhan fasilitas Posyandu.
Ketua RT 18 Kelurahan Mangkurawang, Sabruddin, menyampaikan bahwa perbaikan jalan menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat. Beberapa ruas jalan dengan panjang bervariasi, mulai dari 50 meter hingga lebih dari 200 meter, membutuhkan penanganan. Ada jalan yang sebelumnya sudah disemen tetapi mengalami kerusakan, sementara sebagian lainnya masih berupa jalan tanah yang telah diuruk namun belum mendapatkan pengerasan.
Selain infrastruktur jalan, warga juga mengeluhkan minimnya penerangan di sejumlah gang. Kondisi lingkungan yang gelap pada malam hari dinilai dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Beberapa titik yang membutuhkan penambahan lampu penerangan di antaranya Gang Karet Garia, Gang Murun, Gang Molding, Gang Mitra, dan Gang Sempurna.
Persoalan lainnya berkaitan dengan fasilitas Posyandu. Menurut Sabruddin, kegiatan Posyandu di RT 18 masih menumpang di rumah warga yang berada di wilayah RT 25 sejak adanya pemekaran RT. Selain belum memiliki tempat permanen, Posyandu juga masih membutuhkan perlengkapan dasar seperti alat timbang, alat ukur, hingga alat pengukur tekanan darah.
Selama ini, peralatan yang digunakan masih meminjam secara pribadi dari warga maupun RT lain karena belum memiliki fasilitas sendiri. Meski demikian, kegiatan Posyandu di RT 18 disebut semakin aktif dan berkembang.
Sabruddin menyebutkan, sejumlah kebutuhan tersebut sebenarnya telah diusulkan melalui Musrenbang Kelurahan pada Februari lalu. Terdapat tujuh proposal yang diajukan, terutama terkait perbaikan jalan dan penerangan, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Desman mengatakan seluruh masukan masyarakat akan dihimpun dan diperjuangkan agar dapat masuk dalam program pemerintah daerah, termasuk kemungkinan penganggaran melalui APBD 2027.
Menurutnya, pembangunan lingkungan seharusnya menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, terutama untuk pekerjaan berskala kecil yang tidak membutuhkan anggaran terlalu besar, seperti perbaikan jalan pendek, jembatan, drainase, hingga pemenuhan fasilitas Posyandu.
“Harusnya pemerintah daerah pada 2027 fokus terhadap lingkungan-lingkungan. Kegiatan-kegiatan kecil yang tidak memerlukan anggaran begitu besar ini juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Desman menilai, kondisi fiskal daerah yang masih mengalami penurunan perlu disikapi dengan strategi penganggaran yang lebih terukur. Dengan begitu, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di tingkat lingkungan.
Ia juga mengkritisi pola pelaksanaan Musrenbang yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Musrenbang harus menjadi ruang perencanaan yang benar-benar menghasilkan pembangunan, bukan sekadar proses administratif.
“Musrenbang harus betul-betul menjadi proses musyawarah perencanaan pembangunan, bukan menjadi proses penundaan pembangunan. Jangan hanya sebatas formalitas atau menggugurkan kewajiban,” tegasnya.
Desman berpandangan, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu menetapkan kemampuan anggaran sebelum menghimpun berbagai usulan pembangunan. Dengan demikian, setiap wilayah dapat mengetahui alokasi yang tersedia dan menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan paling mendesak.
Ia menilai, selama ini banyak usulan masyarakat yang terus disampaikan dari tahun ke tahun, tetapi belum juga terealisasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan.
“Jangan usulannya yang dibanyak-banyakin, tetapi uangnya dulu ditentukan. Kemudian dibagi berdasarkan kebutuhan wilayah. Jangan sampai belasan tahun usulan masyarakat tidak terwujud, bahkan tahun berganti dan pengurus RT juga berganti, tetapi kebutuhannya tetap belum terpenuhi,” jelasnya.
Desman juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan program yang telah dirancang benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat lingkungan.
“Jangan menyediakan kata-kata atau kalimat program yang bagus, tetapi realitanya setengah-setengah. Ini yang harus menjadi koreksi pemerintah daerah,” pungkasnya.
(Jie)
