Onlineku.info, Samarinda – Persoalan pemadaman listrik yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi perhatian DPRD Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi PKS Firnadi Ikhsan mengatakan pihaknya mencermati berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mendorong penyelesaian persoalan listrik.
Menurut Firnadi, DPRD pada dasarnya memiliki fungsi untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang belum tertangani secara optimal oleh pihak eksekutif. Karena itu, persoalan kelistrikan tetap menjadi isu yang perlu mendapat perhatian lembaga legislatif.
“Tapi kami mengikuti perkembangan yang ada di provinsi. Saya kira DPRD ini sebenarnya membantu menemukan berbagai macam masalah yang tidak selesai di eksekutif,” ujarnya, di Samarinda, Jumat (13/10/2026).
Ia mengungkapkan, Gubernur Kaltim telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak PLN di tingkat pusat. Bahkan, sejumlah skema penyelesaian disebut telah disiapkan untuk mengatasi persoalan kelistrikan di daerah.
Tidak hanya pemerintah provinsi, beberapa pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim juga disebut telah melakukan langkah serupa dengan berkomunikasi kepada pihak PLN.
Meski demikian, Firnadi menilai persoalan pemadaman listrik tidak bisa dilepaskan dari adanya kendala pada sistem pembangkitan listrik. Salah satu persoalan yang mencuat adalah kemampuan sejumlah pembangkit dalam memenuhi kebutuhan pasokan daya di Kaltim.
Ia juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan dampak efisiensi internal PLN terhadap operasional pembangkit, termasuk di wilayah Tenggarong. Namun, informasi tersebut belum dikonfirmasi secara langsung sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Katanya karena efisiensi, PLN mengurangi produksi daya. Tapi itu masih informasi yang belum terkonfirmasi langsung,” jelasnya.
Firnadi menambahkan, informasi mengenai optimalisasi sejumlah pembangkit juga perlu dicermati untuk mengetahui sejauh mana langkah tersebut mampu mengatasi persoalan pasokan listrik di Kaltim.
Sementara itu, berdasarkan pemaparan PLN UP3 Samarinda, gangguan serta pemeliharaan pada empat pembangkit turut berdampak terhadap sistem kelistrikan di wilayah Kaltim. Keempat pembangkit tersebut yakni PLTGU Senipah, PLTU Indo Eka, PLTU Asam-Asam, dan PLTU GPK (Graha Power Kaltim).
Kondisi tersebut semakin memperkuat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem pembangkitan dan distribusi listrik di daerah.
Terkait kemungkinan DPRD memanggil PLN melalui RDP, Firnadi mengatakan pihaknya masih melihat perkembangan penanganan yang sedang berjalan. Namun, ia menilai DPRD tetap perlu memastikan persoalan ini mendapatkan penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya yang menyebabkan pemadaman berulang, termasuk persoalan teknis maupun kebijakan internal yang berpengaruh terhadap pasokan listrik.
“Kita lihat dulu perkembangan terakhirnya seperti apa. Tapi memang patut dipertanyakan juga kepada DPR, bagaimana lembaga ini bisa memastikan dan menjawab dengan pasti seperti apa sebenarnya kondisi PLN ini,” tegasnya.
Ia berharap penanganan persoalan kelistrikan di Kaltim tidak berhenti pada koordinasi dan penyampaian skema penyelesaian semata. Diperlukan langkah konkret agar pasokan listrik kembali andal dan masyarakat tidak terus dirugikan akibat pemadaman yang berulang. (Adv)
