Onlineku.Info, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi melantik 127 kepala sekolah dan sejumlah pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Kukar di Pendopo Odah Etam Rabu (9/7/26). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fondasi utama pembangunan daerah menuju terwujudnya visi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kukar mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah. Dari total 207 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif, baru 127 kepala sekolah yang dapat dilantik karena masih menunggu persetujuan dan verifikasi teknis dari pemerintah pusat.
“Proses pengangkatan kepala sekolah jauh lebih panjang dibandingkan pejabat struktural lainnya. Setelah melalui seleksi dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, masih harus menjalani verifikasi teknis di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah seluruh tahapan selesai, barulah dapat dilantik,” ujar Aulia.
Ia menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah yang selama ini mengemban tugas sebagai pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, tetapi merupakan amanah besar untuk menentukan arah pembangunan pendidikan di Kutai Kartanegara.
“Pendidikan adalah urusan masa depan. Kita bukan hanya memikirkan kondisi hari ini, tetapi sedang mempersiapkan generasi Kutai Kartanegara di masa mendatang,” katanya.
Dalam arahannya, Aulia memaparkan tiga strategi utama pembangunan pendidikan yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kukar selama lima tahun ke depan.
Strategi pertama adalah penguatan sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun peserta didik. Pemerintah ingin memastikan guru memiliki kompetensi yang terus meningkat sekaligus memperoleh kesejahteraan yang layak sehingga kualitas pembelajaran ikut meningkat.
“Kami ingin guru-guru memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kapasitas diri. Pengetahuan mereka harus terus diperbarui sehingga ilmu yang diberikan kepada murid juga semakin berkualitas,” ujarnya.
Selain peningkatan kualitas guru, pemerintah juga berkomitmen memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Strategi kedua adalah penguatan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Aulia, kepala sekolah merupakan manajer di sekolah masing-masing yang bertanggung jawab mengelola berbagai anggaran pendidikan, seperti BOS Nasional, BOS Kabupaten, BOS Afirmasi, maupun bantuan lainnya secara transparan dan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh sekolah memiliki ruang belajar yang memadai, toilet yang layak, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Kami ingin memastikan ruang belajar, toilet sekolah, halaman sekolah hingga pagar sekolah tersedia dengan baik agar proses belajar mengajar berjalan maksimal,” tegasnya.
Aulia juga menyoroti persoalan daya tampung siswa baru tingkat SMP. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, masih terdapat sekitar 200 lulusan SD yang membutuhkan ruang belajar tambahan.
Ia meminta seluruh kepala SMP menerima terlebih dahulu siswa yang mengalami kelebihan daya tampung dan segera melaporkannya kepada Dinas Pendidikan.
“Jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak bisa sekolah hanya karena tidak mendapatkan ruang belajar. Terima dulu siswanya, laporkan kepada Dinas Pendidikan. Pada anggaran perubahan nanti kita siapkan ruang belajar beserta fasilitasnya,” katanya.
Strategi ketiga adalah penguatan tata kelola sekolah. Menurut Aulia, guru seharusnya dapat lebih fokus menjalankan tugas utama sebagai pendidik tanpa dibebani pekerjaan administrasi yang berlebihan.
Ia mengaku prihatin karena masih banyak guru yang harus menghabiskan waktu mengurus administrasi, termasuk proses kenaikan pangkat yang dinilai terlalu rumit.
“Saya ingin guru fokus mengajar. Jangan lagi disibukkan dengan urusan administrasi yang berbelit-belit. Kalau waktunya naik pangkat, seharusnya sistem bisa berjalan otomatis,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar dalam proses administrasi kepegawaian. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara melaporkan apabila menemukan oknum yang melakukan penyimpangan melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Kukar.
Lebih lanjut, Aulia meminta seluruh kepala sekolah aktif memastikan tidak ada peserta didik yang berhenti melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Kepala sekolah SD harus memastikan lulusannya masuk SMP. Kepala sekolah SMP memastikan siswanya melanjutkan ke SMA. Kalau ada yang tidak melanjutkan sekolah, cari tahu penyebabnya dan laporkan agar bisa kita selesaikan bersama,” tegasnya.
Menurut Aulia, pembangunan sektor pendidikan menjadi kunci transformasi Kutai Kartanegara dari daerah yang selama ini bergantung pada industri ekstraktif menuju ekonomi berbasis pariwisata, pertanian, ekonomi hijau, serta sumber daya manusia yang unggul.
“Kita tidak mungkin berbicara tentang transformasi ekonomi apabila sektor pendidikan tidak kita perbaiki mulai hari ini. Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan Kutai Kartanegara ke depan,” ungkapnya.
Selain melantik 127 kepala sekolah, Pemerintah Kabupaten Kukar juga melantik sejumlah pejabat fungsional di berbagai perangkat daerah. Aulia berharap para pejabat fungsional terus meningkatkan kompetensi sehingga mampu mencapai jenjang fungsional madya hingga utama.
“Kami berharap semakin banyak pejabat fungsional madya dan utama di Kutai Kartanegara. Mereka merupakan tenaga ahli yang akan memperkuat kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(Jie)
