Onlineku.Info, Tenggarong – Sebanyak 35 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi dilantik di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Pelantikan tersebut mencakup tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), lima Pejabat Administrator, dan 27 Pejabat Pengawas.
Tiga posisi JPTP yang diisi yakni Staf Ahli, Kepala Dinas Keluarga Berencana, dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kukar.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip the right man in the right place, yakni menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan kompetensinya.
Menurutnya, penerapan manajemen talenta menjadi salah satu upaya untuk memastikan penempatan aparatur berjalan sesuai kebutuhan organisasi.
“Untuk mewujudkan itu, manajemen talenta benar-benar kita implementasikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak Sekda sudah mengawal itu dan menurut hemat kami, ini sudah berjalan dengan baik,” kata Aulia.
Ia berharap penerapan sistem tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi perangkat daerah, sehingga roda pemerintahan berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Rendra Abadi menyampaikan bahwa pelantikan kali ini belum menjadi yang terakhir. Pemkab Kukar masih berencana menggelar pelantikan lanjutan yang ditargetkan berlangsung pada November ini.
“Insya Allah nanti akan ada pelantikan lagi ke depannya. Insya Allah di bulan ini masih ada pelantikan lagi,” ujarnya.
Rendra juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di tempat yang baru. Ia berharap proses serah terima jabatan bisa dilakukan secepatnya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Harapannya sama dengan yang disampaikan Pak Bupati, cepat menyesuaikan. Kalau bisa hari Senin sudah serah terima, karena masyarakat menunggu kita,” katanya.
Di sisi lain, Rendra mengungkapkan masih ada delapan jabatan JPTP di lingkungan Pemkab Kukar yang belum terisi dan sementara dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Kekosongan tersebut terjadi karena sejumlah pejabat memasuki masa pensiun.
Pemerintah daerah masih menyiapkan tahapan pengisian jabatan tersebut sebagai bagian dari penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Kukar.
(Jie)
