Onlineku.Info, Kukar – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus meningkatkan kualitas edukasi dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pencegahan pencemaran lingkungan, terutama dari aktivitas industri pertambangan dan perkebunan yang berpotensi menghasilkan limbah berisiko tinggi.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Irawan, menjelaskan bahwa DLHK kini menerapkan pendekatan lebih komprehensif. Tidak sekadar memeriksa kepatuhan dokumen seperti SOP dan dokumen AMDAL, namun juga memastikan bahwa prosedur teknis benar-benar diterapkan di lapangan.
“Setiap perusahaan harus memahami bahwa pengelolaan limbah B3 bukan hanya kewajiban administratif. Ini adalah komitmen untuk memastikan operasi yang mereka jalankan tidak membahayakan lingkungan,” katanya.
Pengawasan lapangan dilakukan secara berkala dengan pola berbasis risiko. DLHK mengidentifikasi lokasi yang memiliki potensi pencemaran lebih tinggi dan memastikan pengelolaan limbahnya dilakukan sesuai ketentuan. Selain itu, DLHK juga memberikan arahan teknis agar perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan penanganan limbah.
“Kami memastikan setiap aktivitas yang berhubungan dengan limbah dipantau dengan ketat. Jangan sampai ada celah yang menyebabkan pencemaran,” tegas Irawan.
Selain pengawasan, DLHK Kukar memperluas program edukasi kepada perusahaan, operator lapangan, bahkan masyarakat sekitar. Edukasi ini mencakup pemahaman dasar tentang karakteristik limbah B3, prosedur penanganan aman, serta potensi dampak jika limbah tidak dikelola dengan baik.
“Ini bukan hanya soal aturan. Semua pihak harus tahu risiko nyata yang muncul jika limbah B3 dibiarkan tanpa kontrol,” jelasnya.
Menurut Irawan, komitmen perusahaan sangat menentukan keberhasilan pengendalian pencemaran. Tanpa kepatuhan penuh, risiko kerusakan habitat, penurunan kualitas air dan tanah, serta gangguan kesehatan masyarakat dapat meningkat. Karena itu, DLHK menekankan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di Kukar.
“Limbah harus betul-betul terkendali dan terkelola secara profesional agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang,” pungkasnya.
(adv/dlhk)
