Onlineku.info, Kukar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, resmi membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025 pada Jumat, 14 Maret 2025. Forum ini diadakan di Ruang Rapat Martadipura, Lantai 1 Bappeda, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari instansi terkait.
Selain perwakilan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, forum ini juga dihadiri oleh Kepala dan jajaran Bapenda Kukar, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta sektor swasta. Tujuan utama forum ini adalah untuk merancang perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Sunggono dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum ini untuk fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang menjadi sorotannya adalah perlunya evaluasi terhadap beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang kurang efektif, termasuk Perda rumah walet, untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
“Kami ingin forum ini dapat mendorong kesadaran bersama dan memaksimalkan potensi PAD untuk memperkuat kemandirian daerah,” kata Sunggono.
Sunggono juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan aset daerah secara optimal dan peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Kutai Kartanegara pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan migas yang diperkirakan akan berkurang di masa depan.
Forum ini bertujuan untuk mencapainya beberapa tujuan penting, antara lain:
Sinkronisasi Program: Menyelaraskan program antar perangkat daerah untuk mencegah kebijakan yang tumpang tindih.
Pengumpulan Aspirasi: Menjaring masukan dari masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
Kebijakan Terpadu: Menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Efisiensi Anggaran: Meningkatkan efisiensi anggaran dengan menghindari duplikasi penggunaan dana.
Akuntabilitas dan Transparansi: Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Tujuan forum ini juga untuk memperkuat kolaborasi antar OPD agar visi dan misi pembangunan daerah dapat tercapai dengan sinergi yang lebih baik,” jelas Sunggono.
Diharapkan, melalui forum ini, seluruh pihak terkait, mulai dari OPD, DPRD, akademisi, hingga sektor swasta, dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Sunggono berharap forum ini dapat menghasilkan dokumen kesepakatan yang jelas, serta berita acara dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Rencana aksi tindak lanjut akan menjadi bagian penting agar implementasi program pembangunan daerah dapat berjalan dengan efektif.
“Saya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah melakukan koordinasi yang lebih intensif, dan segera melakukan percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” pungkas Sunggono. (Adv/Ari)*
