Catatan Rizal Effendi
Onlineku.Info, Balikpapan – Saya datang ke Hotel Grand Cokro Balikpapan, Rabu (20/5). Di sana digelar hajatan organisasi media, yakni pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim periode 2025–2029 yang dirangkai dengan dialog media bertajuk “Media Berkelanjutan: Membangun Ekosistem Pers yang Profesional dan Independen di Kalimantan Timur.”
Pengurus SPS yang dilantik diketuai Ajid Kurniawan, dengan Sekretaris Devy Alamsyah dan Bendahara Supriyono. Ajid saat ini menjabat Direktur Balikpapan Pos, anak perusahaan Kaltim Post Group yang berada di bawah naungan Jawa Pos Group.
Apa itu SPS? Dahulu SPS adalah Serikat Penerbit Surat Kabar, organisasi yang menghimpun perusahaan surat kabar. Kini SPS juga menjadi wadah berbagai media, mulai dari media cetak, media online, hingga berbagai platform digital lainnya.
SPS merupakan organisasi perusahaan pers tertua di Indonesia. Didirikan di Yogyakarta pada 8 Juni 1946, organisasi ini pernah dipimpin sejumlah tokoh pers nasional seperti HM Sumanang, Jakob Utama (Kompas), Dahlan Iskan (Jawa Pos), hingga Alwi Hamu (Fajar Makassar).
Dulu SPS hanya bermitra dengan satu organisasi wartawan, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kini organisasi wartawan sudah semakin banyak, seperti AJI, IJTI, SWI, termasuk Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
Ketua Umum SPS Pusat periode 2023–2027, Januar P. Ruswita, hadir langsung dari Jakarta untuk melantik Ajid dan jajaran pengurus lainnya.
“Selamat bekerja dan berjuang, karena industri media konvensional seperti surat kabar, radio, televisi dan majalah tengah mengalami disrupsi berat,” katanya serius.
Lebih jauh Januar mengungkapkan, saat ini banyak perusahaan media yang tidak mampu bertahan hingga harus menghentikan operasional dan melakukan pemutusan hubungan kerja.
“Namun media anggota SPS tetap berkomitmen menghadirkan karya jurnalistik yang berkualitas dan bertanggung jawab,” katanya optimistis.
Anggota SPS di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 504 perusahaan yang tersebar di 30 provinsi. Khusus di Kaltim terdapat 27 perusahaan media yang menjadi anggota SPS.
Ajid bersama pengurus lainnya menyatakan siap bekerja menjaga kelangsungan perusahaan pers di Kaltim.
“Walaupun berat situasinya, kita harus tetap optimistis. Media di daerah ini harus tetap hidup dan berkarya,” katanya bersemangat.
### Banyak Mudharatnya
Dialog media yang digelar SPS Kaltim dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang II, Siti Farisyah Yana. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tidak hadir, namun sebelumnya sempat menerima audiensi Ajid dan pengurus lainnya di ruang kerjanya.
Gubernur mengeluhkan maraknya informasi di media sosial yang dinilai mengabaikan akurasi demi mengejar viralitas. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu dampak negatif di masyarakat.
“Media sosial saat ini lebih banyak menghasilkan informasi berbasis destruktif ketimbang konstruktif. Akibatnya lebih banyak menebar mudharat ketimbang kebermanfaatannya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta insan pers, khususnya media arus utama, tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) agar produk berita yang dihasilkan tetap objektif, faktual, dan berintegritas.
Belakangan ini Rudy Mas’ud memang banyak mendapat sorotan di media sosial maupun media online terkait berbagai kebijakannya. Persoalannya, media online yang tidak berbadan hukum dinilai tidak mengenal kode etik sehingga merasa bebas membuat narasi dan konten.
Terkait ramainya pembahasan di media sosial, Rudy Mas’ud justru mendapat dukungan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum DPP Golkar.
“Pak Rudy, kalau kita jadi pejabat, nggak viral itu nggak top. Karena kita viral maka kita top. Plus minus itu biasa. Tinggal bagaimana cara kita memitigasi dan menyiasati. Dengan kata lain, harus kita olah-olah sedikit. Kira-kira begitu. Nggak apa-apa, kau Ketua Golkar. Nggak ada itu mundur-mundur,” ujar Bahlil dalam acara Migas di ICE BSD Tangerang, Rabu (20/5).
Sementara itu, dalam dialog media yang dipandu Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin, anggota Dewan Pers M. Jazuli yang juga Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers bersama Wakil Ketua Umum SPS Pusat Suhendro Boroma meminta keberpihakan pemerintah untuk menjaga kehidupan pers yang sehat.
Menurut Jazuli, kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga keberlanjutan media. Selain berpihak, pemerintah juga harus menjadi wasit yang adil karena media arus utama tidak bisa berhadapan sendiri dengan disrupsi digital yang tak bisa dihindari.
“UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan KEJ sudah waktunya direvisi,” tambahnya.
Suhendro meminta pemerintah bersikap konsisten. Ia menyoroti kebijakan Kepala Badan Komunikasi (Bakom RI) M. Qodari yang melibatkan *homeless media* dalam acara jumpa pers di Istana.
Saya menyampaikan bahwa pers di Kaltim sudah lama tidak sehat, jauh sebelum era platform digital. Meski Kaltim dikenal kaya, kondisi ekonominya dinilai belum cukup sehat untuk menopang kehidupan pers.
Sektor utama penopang ekonomi Kaltim berasal dari industri migas, batu bara, dan sawit yang tidak membutuhkan promosi atau iklan karena sudah memiliki pasar dan konsumen tetap.
“Jadi boleh dibilang tak pernah beriklan di media,” kata saya.
Pers di Kaltim saat ini sangat bergantung pada kontrak berita atau halaman dari pemerintah daerah dan DPRD. Namun kondisi itu juga bisa menjadi alat untuk membungkam kebebasan pers. Jika media terlalu kritis, kontrak bisa saja dibatalkan.
Saya juga menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah menghabiskan anggaran APBN sekitar Rp147 triliun. Seperti dijelaskan Troy Pantouw, Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara IKN, pembangunan IKN tetap berjalan dan tidak terpengaruh putusan MK Nomor 71 yang menegaskan Jakarta masih sebagai ibu kota negara.
Menurut saya, IKN belum banyak berpihak kepada pers daerah karena media lokal hampir tidak mendapat dampak dari perputaran dana ratusan triliun tersebut. Hampir tidak ada pemasangan iklan atau pariwara dari kontraktor yang mengerjakan proyek IKN.
Saya berharap Otorita IKN ikut mendorong investor dan kontraktor di IKN agar memberi kontribusi kepada pers daerah.
“Perlu juga di sana ada Balai Wartawan di IKN dan kartu liputan IKN,” usul saya.
Turut tampil sebagai pembicara dalam dialog tersebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Tjahjo Purnomo, Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono, dan Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto. (*)
