Onlineku.Info, Tenggarong — Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, menyoroti pengelolaan kawasan Tenggarong Square (Tangga Arung Square) yang dinilai belum optimal, terutama dari sisi pendapatan dan tata kelola.
Menurut Rendi, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kawasan tersebut masih jauh dari harapan. Ia mengungkapkan, selama kurang lebih tiga bulan hingga Ramadan, pendapatan yang dihasilkan hanya sekitar Rp200 juta dari berbagai sektor seperti retribusi, parkir, dan sewa lapak.
“Dengan bangunan yang menelan anggaran lebih dari Rp500 miliar, angka tersebut tentu tidak masuk akal. Ini yang membuat kami harus melakukan evaluasi besar-besaran,” ujarnya. Rabu (29/4/26).
Salah satu sorotan utama adalah sistem pengelolaan parkir yang dinilai tidak proporsional. Rendi menyebut, pembagian hasil sebelumnya mencapai 90 persen untuk pihak ketiga dan hanya 10 persen untuk daerah.
“Kalau bangunan milik pemerintah, seharusnya daerah yang mendapatkan porsi lebih besar. Ini yang akan kita tinjau ulang,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah memutuskan mengambil alih penuh pengelolaan kawasan tersebut. Saat ini, seluruh operasional Tenggarong Square berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), tanpa keterlibatan pihak lain.
“Untuk sementara tidak ada pengelola selain dinas. Semua kita bekukan, termasuk parkiran, agar bisa ditata ulang dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan penggratisan parkir guna mendorong peningkatan kunjungan masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Rendi juga membuka peluang penggratisan retribusi lapak bagi pedagang dalam jangka waktu tertentu, seperti 6 hingga 12 bulan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang masih sepi.
“Kita ingin pedagang dulu yang hidup. Kalau pasar sudah ramai, baru kita atur kembali sistem retribusinya secara bertahap,” katanya.
Ke depan, Pemkab Kukar juga berencana menjadikan Tenggarong Square sebagai pusat aktivitas dan investasi baru, termasuk pengembangan fasilitas seperti bioskop untuk menarik pengunjung.
“Kita akan arahkan investasi ke sini agar kawasan ini benar-benar hidup dan menjadi pusat ekonomi baru di Tenggarong,” tambahnya.
Rendi menegaskan, langkah penataan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan aset daerah sekaligus meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin bangunan megah ini justru sepi. Harus kita hidupkan bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(Jie)
