Onlineku.Info, Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penguatan mitigasi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk, menyusul sejumlah kendala yang dihadapi petugas saat melakukan pemadaman. Salah satu langkah yang dibahas ialah penambahan tandon air berkapasitas 5.000 liter serta pembangunan jaringan hidran di wilayah rawan kebakaran. Senin (12/10/26).
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi III dan Komisi IV DPRD Kukar terkait zona merah di Kecamatan Tenggarong dan evaluasi kebakaran permukiman. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, dan dihadiri Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kukar, Fida Hurasani, serta sejumlah instansi terkait.
Pertemuan itu menjadi ruang koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan yang selama ini menghambat penanganan kebakaran, terutama keterbatasan pasokan air dan akses menuju kawasan permukiman.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan Damkarmatan telah memetakan sejumlah wilayah yang masuk kategori zona merah kebakaran. Namun, upaya mitigasi di lapangan masih menghadapi kendala, termasuk penolakan sebagian masyarakat terhadap pemasangan tandon air dan fasilitas pendukung lainnya.
“Makanya tadi kita undang Bu Camat, Bu Lurah, dan Forum RT agar masyarakat bisa segera diedukasi. Harapannya, ke depan tidak ada lagi kendala seperti ini dan penanganan kebakaran bisa lebih maksimal,” ujar Andi Faisal.
Sebagai langkah awal, DPRD Kukar bersama instansi terkait membahas rencana pemasangan sekitar 20 titik hidran di kawasan Danau Aji, Tenggarong. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses air hingga ke bagian dalam permukiman, termasuk gang-gang yang sulit dijangkau kendaraan pemadam berukuran besar.
Menurut Andi Faisal, persoalan air menjadi salah satu kendala penting ketika kebakaran membesar. Petugas tidak hanya membutuhkan air dalam jumlah memadai, tetapi juga harus memastikan pasokan dapat diisi ulang dengan cepat selama proses pemadaman berlangsung.
“Kemarin kendalanya ketika kebakaran hebat, amunisi airnya kurang. Pengisian kembali juga lambat karena beberapa pipa ternyata tidak memiliki air. Makanya ke depan jaringan ini akan diperbaiki, termasuk pembangunan hidran,” jelasnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, PDAM diminta menyiapkan jaringan distribusi air yang dapat menjangkau kawasan permukiman. Sementara itu, Dinas Perkim didorong membantu penyediaan tandon air dan mengkaji kebutuhan fasilitas penampungan di kawasan padat penduduk.
DPRD juga akan menjajaki dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dan pihak perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Bantuan dari sektor perbankan turut menjadi salah satu opsi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Kepala Damkarmatan Kukar, Fida Hurasani, menegaskan penyediaan sumber air menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat penanganan kebakaran. Ia menyebut, dari kebutuhan awal sebanyak lima tandon air, saat ini baru dua yang terealisasi.
Karena itu, Fida berharap ada tambahan tandon hingga jumlahnya kembali mencapai lima unit. Ia secara khusus meminta agar tandon yang disediakan memiliki kapasitas 5.000 liter sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan air saat pemadaman.
“Kalau berbicara kebutuhan mendesak, kami membutuhkan air. Tandon 5.000 liter pun tidak akan bertahan lama ketika digunakan untuk memadamkan api. Karena itu, sumber air harus benar-benar tersedia dan mudah dijangkau,” ungkap Fida.
Ia menjelaskan, rencana pemasangan hidran juga telah dibahas bersama PDAM. Namun, penentuan titik pemasangan dan penyediaan sarana pendukung masih memerlukan koordinasi, terutama menyangkut pembiayaan di tengah keterbatasan anggaran.
Selain langkah jangka pendek, Fida menilai penanganan kawasan rawan kebakaran perlu dilanjutkan dengan perencanaan jangka panjang. Salah satunya melalui penataan kawasan permukiman dan pembangunan instalasi penampungan air khusus di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Andi Faisal menambahkan, perhatian terhadap zona merah tidak boleh hanya terpusat di Danau Aji. Sejumlah kawasan lain, seperti Mangkurawang dan wilayah padat penduduk lainnya, juga perlu mendapat kajian agar kebutuhan fasilitas mitigasi dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.
“Kalau bisa, kajiannya segera diselesaikan supaya tahun depan sudah bisa kita anggarkan kembali. Bukan hanya Tenggarong, tetapi wilayah di 20 kecamatan juga harus mendapatkan perhatian yang sama,” katanya.
DPRD Kukar juga berencana mendorong pengadaan kendaraan operasional pemadam berukuran kecil di setiap kelurahan. Kendaraan dengan kapasitas sekitar 1.500 hingga 3.000 liter dinilai dapat menjadi unit respons awal sebelum armada pemadam berkapasitas besar tiba di lokasi.
Dengan dukungan tersebut, penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk diharapkan bisa dilakukan lebih cepat, terutama di lokasi dengan akses jalan terbatas.
Di sisi lain, Fida mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Warga diminta segera melaporkan kejadian agar petugas dapat bergerak secepat mungkin. Ia juga menyarankan penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) di rumah sesuai kemampuan masing-masing.
Menurutnya, pencegahan dan penanganan kebakaran membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis, perusahaan, pengurus RT, hingga masyarakat.
(Jie)
