Onlineku.Info, Tenggarong – Rencana penataan kawasan permukiman di Kota Tenggarong mendapat perhatian pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Fahri Hamzah, ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (6/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Fahri bersama Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meninjau sejumlah lokasi yang masuk dalam rencana penataan. Di antaranya lokasi di Desa Jongkang yang disiapkan sebagai alternatif relokasi warga bantaran Sungai Tenggarong serta kawasan jalur hijau di Jalan Kartini.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari proposal yang sebelumnya disampaikan Aulia kepada Kementerian PKP di Jakarta. Setelah melihat kondisi lapangan, rombongan melanjutkan agenda ke Pendopo Odah Etam.
Fahri mengatakan, penataan kawasan diperlukan untuk mengatasi persoalan permukiman padat dan lingkungan yang kurang sehat. Menurutnya, kawasan yang selama ini terkesan kumuh perlu dibenahi agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Pak Bupati berkunjung ke kantor kami di Jakarta. Kemudian, saya berjanji untuk datang melihat proyek penataan kawasan sungai dan permukiman yang ada di Kota Tenggarong ini. Tadi saya sudah melihat persiapan lahannya dan lokasi kawasan yang ingin diperbaiki serta ditata supaya manfaatnya lebih maksimal untuk umum dan tidak menjadi kawasan kumuh, kotor, yang terkadang bisa menjadi sumber penyakit,” kata Fahri.
Ia menjelaskan, penataan tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan perumahan, tetapi juga mencakup pengembangan kawasan yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat. Salah satu yang dibahas adalah penyiapan lahan sekitar 400 hektare untuk mendukung pengembangan kawasan baru.
Dalam rencana tersebut, pemerintah pusat akan mendukung pembangunan infrastruktur berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Sementara itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan kebutuhan teknis agar pengembangan kawasan bisa berjalan.
“Untuk infrastruktur, artinya prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah nantinya bertanggung jawab terhadap beberapa persiapan teknis kawasan. Setelah kawasannya siap, pemerintah bisa masuk, BUMN bisa masuk, BUMD bisa masuk, dan swasta juga bisa masuk,” ujarnya.
Fahri berharap Tenggarong dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penataan kawasan permukiman di Kalimantan. Ia menilai, pembenahan lingkungan perkotaan perlu dilakukan agar kawasan tempat tinggal masyarakat semakin sehat dan tertata.
Menurutnya, upaya tersebut juga sejalan dengan gerakan Indonesia Asri yang mengusung prinsip aman, sehat, resik, dan indah.
“Saya kira Tenggarong bisa menjadi percontohan dan menjadi salah satu kawasan yang paling cepat kita restorasi. Sehingga di Pulau Kalimantan, yang terkenal dengan tambang tetapi juga terkenal dengan wisata alamnya, kita mulai menata kawasan dengan indah,” tuturnya.
Di sisi lain, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa penataan Tenggarong harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan bantaran sungai.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin proses relokasi justru menimbulkan persoalan baru bagi warga. Karena itu, skema pemindahan harus disiapkan secara matang, termasuk menyangkut tempat tinggal dan keberlangsungan mata pencaharian.
“Kita berusaha sehumanis mungkin melakukan proses penataan ini sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” kata Aulia.
Ia mengakui, pengalaman penataan kawasan di sepanjang Sungai Mahakam sebelumnya menjadi pelajaran penting. Saat itu, tidak semua warga yang direlokasi akhirnya menetap di lokasi hunian yang telah disediakan pemerintah.
Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi agar kebijakan kali ini tidak hanya memindahkan warga, tetapi juga memastikan kehidupan mereka tetap berjalan dengan baik.
“Secara penghasilan, teman-teman di sana harus tetap memiliki penghasilan yang layak. Secara tempat tinggal, mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Kita berharap dengan pendekatan ini, warga masyarakat bisa memiliki masa depan yang lebih baik,” jelasnya.
Aulia menyebut Desa Jongkang menjadi salah satu alternatif lokasi yang disiapkan untuk menampung warga terdampak relokasi. Pemkab Kukar juga telah menyusun sejumlah skema anggaran, mulai dari proses pemindahan hingga penataan kawasan bantaran sungai setelah ditinggalkan warga.
Namun, pelaksanaannya masih memerlukan koordinasi dengan sejumlah pihak karena penanganan sungai melibatkan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), terutama terkait pengerukan dan penataan alur sungai.
Aulia menegaskan, pemerintah tidak ingin relokasi hanya berakhir dengan pemindahan tempat tinggal masyarakat. Kawasan yang ditinggalkan juga harus benar-benar dibenahi agar tujuan penataan dapat tercapai.
“Ketika warga masyarakat di bantaran sungai direlokasi, tetapi setelah itu tidak dilakukan tindakan apa-apa terhadap bantaran sungai, otomatis warga akan menganggap bahwa alasan mereka dipindahkan hanya untuk memindahkan mereka, bukan untuk menata kawasan,” tegasnya.
Terkait hunian pengganti, Aulia menyebut pemerintah menyiapkan konsep rumah tapak dengan model sederhana, seperti rumah tipe 36. Ia juga meminta warga tidak khawatir karena pemerintah berupaya memastikan hak atas tempat tinggal maupun usaha tetap diperhatikan.
“Kepada teman-teman yang akan direlokasi, sekali lagi, jangan panik. Kita bisa bekerja sama dengan baik. Kami berusaha untuk tidak menghilangkan hak-hak teman-teman, baik hak yang berkaitan dengan usaha maupun tempat tinggal,” ujarnya.
Lebih jauh, Aulia mengatakan penataan kawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan ramah lingkungan di Kukar. Program itu tidak hanya menyangkut penyediaan hunian layak, tetapi juga penataan ruang, pelestarian lingkungan, hingga penghijauan.
Salah satunya melalui program penanaman tiga juta pohon serta pelestarian kawasan mangrove dan hutan. Sejumlah kegiatan telah berjalan, termasuk penanaman mangrove di wilayah Muara Badak.
Aulia menambahkan, pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari proyek fisik yang dibiayai APBD. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam mewujudkan program pembangunan juga menjadi bagian dari target yang tertuang dalam RPJMD Kukar 2025–2030 melalui visi Kukar Idaman Terbaik.
Pemkab Kukar berharap dukungan pemerintah pusat dan koordinasi lintas instansi dapat mempercepat rencana penataan tersebut. Dengan demikian, pembenahan kawasan bantaran sungai dan jalur hijau di Tenggarong tidak hanya memperindah wajah kota, tetapi juga memberikan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat.
(Jie)
