Onlineku.info, Samarinda – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus berulang di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius DPRD Kaltim.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan pihaknya telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya fokus pada penanganan dan pencegahan kebakaran yang terjadi saat ini. Pemerintah juga harus memiliki program berkelanjutan agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Menurutnya, pembentukan satuan tugas (Satgas) pencegahan kebakaran oleh dinas terkait merupakan langkah awal yang perlu diapresiasi. Namun, keberadaan Satgas harus dibarengi perencanaan jangka panjang yang jelas dan terukur.
“Ke depannya juga harus ada program, karena kebakaran ini bukan hanya tahun ini saja. Hampir setiap tahun menjadi langganan. Kami ingin tahu program ke depannya seperti apa,” ujar Sabaruddin, Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai, pola penanganan yang hanya berulang pada persiapan sarana dan prasarana, seperti selang pemadam hingga sumur bor, tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan secara mendasar.
Sebab, jika setiap tahun pemerintah kembali disibukkan dengan persiapan peralatan pemadam, berarti upaya pencegahan belum berjalan optimal.
“Jangan hari ini kita sibuk lagi menyiapkan selang, menyiapkan sumur bor. Ini kan penyakit tahunan. Kenapa tidak kita antisipasi dari sekarang? Bagaimana konsep ke depannya? Itu yang kami inginkan bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sabaruddin menyebut wacana pembentukan Pansus Karhutla menjadi salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan secara serius. Menurutnya, persoalan Karhutla di Kaltim tidak bisa lagi dipandang sebagai fenomena lokal semata, melainkan bagian dari persoalan bencana yang berdampak lebih luas.
Melalui Pansus, DPRD diharapkan dapat mengurai berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala dalam penanganan Karhutla, mulai dari aspek pengawasan, penegakan aturan, hingga efektivitas program pencegahan.
“Kami mendorong ketika memang dianggap penting dan urgen, ke depannya bisa dibentuk Pansus. Supaya kita bisa melihat secara terang, perspektifnya apa, kendalanya apa saja, bagaimana mengantisipasinya, dan bagaimana program ke depan agar Karhutla ini tidak terus terjadi setiap tahun,” jelasnya.
Selain persoalan program pemerintah, Sabaruddin juga menyoroti faktor ekonomi yang diduga menjadi salah satu pemicu praktik pembakaran lahan secara sengaja, baik oleh masyarakat maupun pihak perusahaan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, biaya pembersihan lahan tanpa pembakaran dapat berkisar antara Rp10 juta hingga Rp30 juta. Besarnya biaya tersebut dinilai berpotensi mendorong sebagian pihak mengambil jalan pintas dengan cara membakar lahan untuk menghemat pengeluaran.
Padahal, tindakan membakar lahan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang luas.
Sabaruddin bahkan menyebut dugaan keterlibatan faktor manusia perlu mendapat perhatian lebih serius. Ia memperkirakan sebagian besar kejadian kebakaran berkaitan dengan aktivitas manusia, meskipun penyebab setiap kejadian tetap perlu dibuktikan melalui penyelidikan.
Karena itu, ia menilai edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat maupun perusahaan harus menjadi bagian penting dari strategi pencegahan Karhutla.
“Butuh kita bergandengan tangan, baik dengan pemerintah, publik, media, maupun semua pihak. Ini bukan hanya tanggung jawab perusahaan atau masyarakat saja, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (Adv)
