Onlineku.Info, Samarinda — Program pendidikan gratis melalui skema Gratispol di Kalimantan Timur mendapat dukungan, namun pelaksanaannya dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah agar tetap berkelanjutan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Syahariah Mas’ud, mengusulkan agar program tersebut lebih diprioritaskan pada sektor pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yakni SMA dan SMK, serta masyarakat dari kalangan kurang mampu.
Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis merupakan langkah positif pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan. Meski begitu, program tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami penurunan cukup signifikan.
“Untuk SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, itu memang tanggung jawab provinsi. Sedangkan untuk S1 sampai S3 sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Ia mengaku tetap mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang berupaya menghadirkan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun demikian, Syahariah menilai kemampuan APBD Kaltim saat ini tidak lagi sebesar proyeksi awal. Ia menyebut kapasitas anggaran daerah yang semula diperkirakan mencapai sekitar Rp24 triliun kini berada di kisaran Rp12 triliun.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar program-program besar, termasuk Gratispol, tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
Berdasarkan data LKPJ 2025 dan laporan Triwulan I 2026, realisasi bantuan beasiswa pendidikan tercatat mencapai Rp288,5 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 63.603 mahasiswa.
Sementara pada 2026, Pemprov Kaltim menargetkan sekitar 158.981 mahasiswa memperoleh manfaat program beasiswa pendidikan tinggi dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp813,5 miliar.
Di tingkat pendidikan menengah, program Gratispol juga diwujudkan melalui pembagian seragam gratis bagi 65.004 siswa baru SMA, SMK, dan SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menjalin kerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta terkait mekanisme pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara langsung ke kampus.
Meski capaian program dinilai cukup besar, Syahariah meminta pelaksanaan Gratispol dilakukan lebih selektif dengan mengutamakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan.
“Kalau program S1, S2, dan S3 tetap berjalan, mungkin porsinya bisa dikurangi. Masyarakat yang mampu sebaiknya membiayai sendiri terlebih dahulu,” katanya.
Ia juga menanggapi kritik sebagian mahasiswa terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, masukan dan evaluasi sebaiknya disampaikan melalui komunikasi yang baik agar pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama mencari solusi terbaik.
“Kalau memang ada kekurangan, mari disampaikan dengan baik. Pemerintah juga sudah berupaya semaksimal mungkin,” tutupnya.
(Jie)
