Onlineku.Info, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat pemerataan infrastruktur dasar di seluruh wilayah. Jika program penyediaan internet gratis melalui Gratispol hampir menyentuh seluruh desa, perhatian pemerintah kini mulai diarahkan pada upaya menghadirkan listrik bagi puluhan desa yang masih belum terjangkau jaringan energi.
Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menunjukkan hingga akhir 2025 sebanyak 802 desa dari total 841 desa telah memperoleh akses internet. Dengan capaian tersebut, tersisa 39 desa yang menjadi sasaran penyelesaian pada tahun 2026.
Jangkauan layanan internet saat ini telah mencakup seluruh desa di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara itu, sebagian besar desa di Kutai Barat, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau juga telah terhubung dengan jaringan internet.
Dari total desa yang belum terlayani, sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Barat dengan 23 desa. Sisanya tersebar di Kabupaten Paser sebanyak delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, serta satu desa di Kabupaten Berau.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan bahwa penyediaan jaringan internet di sejumlah wilayah masih terkendala ketersediaan listrik. Menurutnya, pembangunan kedua infrastruktur tersebut harus berjalan seiring agar layanan dapat berfungsi secara optimal.
Untuk menuntaskan target internet desa, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan jaringan di desa-desa yang masih belum terhubung.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto menyebut kebutuhan listrik kini menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan di daerah.
Ia mengungkapkan bahwa saat awal kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, terdapat sekitar 110 desa yang belum menikmati layanan listrik. Melalui berbagai program elektrifikasi desa dan bantuan pra-PLN, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 72 desa.
Upaya percepatan sempat menghadapi hambatan akibat berkurangnya dana bagi hasil yang berdampak pada kemampuan pembiayaan daerah. Karena itu, pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung program elektrifikasi di wilayah yang masih tertinggal.
Tahun ini, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dijadwalkan melakukan intervensi pada 27 desa tambahan. Jika target tersebut terealisasi, jumlah desa yang belum berlistrik di Kalimantan Timur diperkirakan tinggal sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Sebagian besar desa yang masih belum menikmati listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di wilayah Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan sebagian Kabupaten Paser.
Medan yang sulit dijangkau menjadi tantangan utama dalam pembangunan jaringan listrik. Sejumlah desa berada di kawasan terpencil dengan akses transportasi yang terbatas, sehingga pengembangan jaringan PLN membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sambil menunggu jaringan utama masuk, pemerintah telah menjalankan berbagai program alternatif, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal dan bantuan pembangkit mandiri bagi desa-desa terpencil.
Pemprov Kaltim berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut agar seluruh desa di Kalimantan Timur dapat menikmati akses listrik dan internet secara merata, sehingga kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat semakin diperkecil.
(Jie)
