Pemkab Kukar Maksimalkan Data KRS untuk Percepat Penurunan Stunting

Serah Terima Data KRS.

Onlineku.info, Kukar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mengingatkan pentingnya pemanfaatan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang diserahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur. Data yang diterima pada Kamis (13/3/2025) diharapkan segera digunakan oleh 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk merancang intervensi yang efektif dalam menurunkan angka stunting di Kukar.

 

Serah terima data KRS yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar tersebut turut dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kukar, Dafip Haryanto, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, dr. Nurizky Permanajati. Data KRS yang telah diverifikasi ini akan menjadi acuan bagi OPD untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penanganan stunting.

 

“Saya berharap data ini segera dipelajari dan digunakan dengan baik oleh setiap OPD agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif. Jangan sampai data hanya jadi arsip, tapi harus benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat kita,” tegas Sunggono.

 

Dr. Nurizky Permanajati menambahkan bahwa data KRS yang diserahkan ini menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan program untuk menangani stunting, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang mengatur percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.

 

“Dengan berbagi data, setiap instansi akan dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan, memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat dan terarah,” ujar dr. Nurizky.

 

Sebanyak 12 OPD yang menerima data KRS ini antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bappeda.

 

Sunggono juga menekankan bahwa upaya Pemkab Kukar tidak hanya terbatas pada penanganan kasus stunting yang sudah ada, tetapi juga pada pencegahan kasus baru. Program New Zero Stunting menjadi fokus utama Pemkab untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang terlahir dengan kondisi stunting di masa mendatang.

 

“Kami juga fokus pada pencegahan agar tidak ada lagi penambahan kasus stunting baru di Kukar. Program New Zero Stunting ini sangat penting untuk memastikan masa depan yang lebih sehat bagi generasi muda kita,” jelasnya.

 

Untuk anak-anak yang sudah mengalami stunting, Pemkab Kukar telah menyiapkan berbagai program intervensi, termasuk pendampingan dan pengobatan dengan melibatkan dokter anak dan rumah sakit setempat.

 

“Dengan koordinasi yang baik antara dokter anak dan rumah sakit, kami berharap dapat memberikan pengobatan yang optimal bagi anak-anak yang mengalami stunting,” pungkas Sunggono. (Adv/Ari)*

BACA JUGA