Onlineku.info, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi menjelang pengumuman hasil resmi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2025.
PSU telah dilaksanakan pada 19 April 2025 secara tertib, sebagai bagian dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tengah melakukan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Di tengah proses tersebut, berbagai hasil penghitungan tidak resmi atau quick count mulai beredar dan memunculkan spekulasi di tengah publik. Hal ini kemudian menjadi perhatian serius dari Bupati Kukar, Edi Damansyah.
“Jaga keamanan dan ketertiban pasca PSU ini. Mari kita tunggu hasil resmi dari KPU,” kata Edi.
Ia menegaskan bahwa satu-satunya hasil yang sah dan dapat dijadikan dasar penetapan kepala daerah terpilih adalah hasil resmi dari KPU, bukan data sementara yang beredar di masyarakat atau media sosial.
“Ini bukan semata kontestasi antar calon. Pilkada adalah perwujudan demokrasi dan kehendak rakyat, yang harus kita hormati bersama,” ujarnya.
Edi juga menyampaikan bahwa jika nantinya masih terdapat keberatan atau gugatan terhadap hasil PSU, maka jalur hukum adalah mekanisme yang disediakan konstitusi.
“Jika ada gugatan, silakan. Itu hak yang dijamin undang-undang. Tapi jangan sampai ada yang mengganggu ketertiban dan stabilitas daerah,” imbuhnya.
Lebih jauh, Bupati mengajak semua pihak untuk menjaga suasana damai dan demokratis yang sudah tercipta selama proses PSU, serta bersatu demi Kukar yang lebih baik ke depan.
“Mari kita tunjukkan kedewasaan berdemokrasi dan jadikan hasil PSU ini sebagai titik awal membangun Kukar bersama-sama,” tutupnya.
Tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan akan menjadi penentu penting sebelum penetapan hasil di tingkat kabupaten oleh KPU. Pemerintah daerah berharap seluruh proses berjalan transparan, jujur, dan diterima oleh semua pihak, demi menciptakan pemerintahan yang kuat dan sah di Kabupaten Kukar. (Adv/Diskominfo Kukar)*
