Kotanusantara.id, SAMARINDA KOTA. Debat putaran kedua dalam Pilkada Samarinda telah berlangsung pada Sabtu (9/11). Pelaksanaannya kali ini melibatkan stasiun televisi lokal yang terlaksana di Hotel Mercure, Jalan Mulawarman.
Masih dengan mekanisme yang sama, debat yang dilaksanakan hanya untuk penajaman visi-misi dari pasangan calon (paslon) lantaran pada pilkada tahun ini di Samarinda hanya menghadirkan paslon tunggal, yaitu calon wali kota Samarinda Andi Harun yang menggandeng Saefuddin Zuhri sebagai calon wakil wali kota Samarinda. Dengan tema pembangunan sosial, pertanyaan para panelis dari berbagai perguruan tinggi disampaikan oleh moderator untuk diberikan tanggapan oleh paslon.
Salah satu yang menjadi perhatian yaitu mengenai tingkat kekerasan yang masih tinggi di Kota Samarinda. Berdasarkan data terakhir setidaknya ada 57 kasus melibatkan 196 orang korban, 127 diantaranya anak-anak dan mayoritas perempuan.
Hal ini pun diakui oleh Andi Harun sebagai salah satu permasalahan sosial yang menjadi bahan koreksi untuk pemerintahan ke depannya. Sekalipun diakuinya saat ini sudah ada aturan dalam bentuk peraturan daerah (perda), namun hal itu saja belum cukup untuk menekan tingkat kekerasan yang terjadi di Samarinda.
“Kami akui kasus ini meningkat sejak pandemi Covid-19, di tengah keterbatasan ekonomi,” ujar Andi Harun.
Sehingga jika kembali terpilih dalam periode keduanya, permasalahan ini akan menjadi bahan evaluasi dirinya untuk kembali membenahi dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Sebab persoalan ini bukan hanya menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, namun membutuhkan keterlibatan dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepeduan tinggi, untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan.
Yang tak kalah menarik di dalam debat putaran kedua ini juga menghadirkan beberapa pertanyaan dari masyarakat yang sudah dijaring dan diverifikasi oleh tim panelis. Salah satunya tentang upah buruh di Samarinda, masih banyak yang tidak memenuhi standar Upah Minimum Kota (UMK) yaitu Rp 3,4 juta.
Menanggapi hal ini, Andi Harun mengatakan permasalahan ini memang tidak bisa diatasi dalam waktu sebentar. Bahkan di internal Pemkot Samarinda saja, pegawai tidak tetap (PTT) saja saat ini masih diberikan upah senilai Rp 2,2 juta. Namun nilai tersebut diketahui sudah mulai ditingkatkan setiap tahun secara bertahap di masa kepemimpinannya.
“Untuk di sektor swasta selama ini pemerintah sudah berupaya maksimal, bahkan ada yang sampai diselesaikan di pengadilan. Kondisi perekonomian Samarinda saat ini baru menuju perbaikan sehingga perlu bertahap untuk disesuaikan,” terangnya.
Selanjutnya ada juga pertanyaan dari masyarakat tentang identitas Samarinda yang dianggap tidak dihadirkan dalam berbagai pembangunan. Namun pertanyaan ini justru ditepis habis-habisan oleh Andi Harun, sebab nyatanya saat ini banyak landscape taman yang justru menghadirkan ornamen ciri khas Samarinda.
“Coba lihat di Citra Niaga, itu fasad rukonya penuh dengan ornamen tenun, lalu lantainya seperti ukiran kain ulap doyo,” tuturnya.
Ia pun berharap pihak yang memberikan pertanyaan semestinya lebih riset terhadap kondisi di lapangan. Sehingga tidak memunculkan pertanyaan yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi saat ini.
“Mungkin yang buat pertanyaan kurang bahagia sehingga tidak meriset dengan holistik. Ke depannya kami perlu masukan. Kira-kira ornamen apa lagi yang perlu kami tambahkan,” pungkasnya. (hun/nha)
Sapos.co.id
