Onlineku.Info, Tarakan — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan mengikuti rapat pembahasan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, Kamis (23/10/2025). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Rapat dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Irjen Pol Drs Yan Sultra Indrajaya, S.H., dan dihadiri oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan se-Indonesia. Dari Tarakan, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan, Jupri, bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bendahara, dan Pengelola Keuangan.
Kegiatan ini membahas sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap temuan BPK RI serta langkah konkret dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan dan pengawasan internal. Dalam rapat tersebut, BPK menegaskan bahwa penyelesaian tindak lanjut temuan harus dilakukan paling lambat 10 November 2025.
Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan, Jupri, menegaskan bahwa tindak lanjut temuan bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi merupakan bukti komitmen lembaga terhadap integritas dan profesionalitas kerja.
“Kami di Lapas Tarakan menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelaksanaan tugas. Tindak lanjut temuan BPK ini kami pandang sebagai kesempatan memperbaiki sistem agar lebih efisien dan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujar Jupri.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menunjuk penanggung jawab (PIC) untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara tepat waktu dan faktual.
“Kami memperkuat koordinasi antarunit dan mengoptimalkan fungsi pengawasan internal. Setiap perkembangan tindak lanjut akan kami laporkan secara transparan kepada Inspektorat Jenderal,” tambahnya.
Jupri juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Itjen atas arahan dan pembinaan yang diberikan selama proses rapat berlangsung.
“Arahan dari pimpinan menjadi panduan penting bagi kami dalam memperkuat komitmen terhadap integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” tutupnya.
Rapat berlangsung interaktif dan kondusif, mencerminkan keseriusan seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang kuat dan transparan.
(Aji R)
