Onlineku.Info, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi terkait rencana pembangunan jembatan penghubung antara Kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, sebagai tindak lanjut arahan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi.
Kegiatan yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Kukar itu dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kaltim. Dalam rapat tersebut, turut dibahas hasil kajian awal berupa MS Visibility Studies sebagai dasar perencanaan proyek.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kaltim, Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa rencana pembangunan jembatan tersebut masih berada pada tahap awal. Ia menegaskan bahwa lokasi pembangunan belum ditetapkan secara final dan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
“Dari hasil paparan ini nantinya akan kita rundingkan kembali di internal Pemerintah Provinsi, kemudian hasilnya akan kita bahas bersama Pemkab Kukar,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, memaparkan bahwa rencana pembangunan jembatan penghubung tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran yang cukup besar, yakni berkisar antara Rp1 hingga Rp2 triliun.
“Untuk waktu pembangunan saat ini masih dalam tahap perencanaan. Nilai anggaran diperkirakan mencapai Rp1 sampai Rp2 triliun, sehingga membutuhkan kesiapan pendanaan yang matang,” jelasnya.
Dalam paparannya, Wiyono juga menyampaikan beberapa alternatif lokasi pembangunan jembatan beserta panjangnya. Alternatif pertama memiliki panjang sekitar 1.025 meter. Alternatif kedua berupa dua jembatan dengan panjang masing-masing 1.210 meter dan 610 meter. Sedangkan alternatif ketiga terdiri dari tiga jembatan dengan panjang 450 meter, 415 meter, dan 650 meter.
Selain itu, turut direncanakan pembangunan jalan pendukung dengan tiga alternatif panjang, yakni 3,25 kilometer, 5 kilometer, dan 7,6 kilometer. Untuk kebutuhan pembebasan lahan, diperkirakan mencapai 27 hektare, 50,1 hektare, dan 8,4 hektare, tergantung pada alternatif yang dipilih.
(Jie)
