Onlineku.Info, Kukar — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini tancap gas mempercepat pembentukan koperasi desa dan kelurahan, sebagai ujung tombak penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Langkah ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih, yang ditargetkan rampung pada 2025 mendatang.
Program yang merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 itu mendorong seluruh desa di Indonesia, termasuk Kukar, agar memiliki koperasi berbadan hukum. Tujuannya, agar desa mampu mengelola kekuatan ekonominya secara mandiri, tidak bergantung semata pada bantuan pusat maupun daerah.
Di Kukar sendiri, sebanyak 193 desa dan 44 kelurahan ditargetkan membentuk koperasi resmi dan aktif sebelum akhir Mei 2025.
“Hampir semua kepala desa dan lurah sudah mulai bergerak. Antusiasme mereka tinggi. Kami dorong seluruh proses pendirian koperasi selesai tepat waktu, agar Juli nanti bisa diluncurkan di tingkat nasional,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, saat ditemui di Tenggarong.
Ia menjelaskan, proses percepatan diawali dari koordinasi dan rapat daring bersama seluruh aparatur desa dan lurah. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar itu memastikan seluruh pihak paham peran penting koperasi dalam penguatan ekonomi desa.
“Kami tekankan bahwa koperasi bukan hanya wadah formalitas. Ini kendaraan nyata untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dan menumbuhkan usaha berbasis potensi lokal,” ujarnya.
Dalam skema program ini, koperasi desa nantinya akan difokuskan untuk mengelola berbagai potensi unggulan. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, industri kreatif, hingga pengelolaan sumber daya pariwisata desa.
Setelah akta notaris dan badan hukum koperasi rampung, tahap berikutnya adalah pendampingan intensif dari pemerintah, yang dimulai pada Juni 2025. DPMD Kukar bersama Dinas Koperasi dan UKM akan memastikan setiap koperasi desa dibekali kemampuan manajerial, tata kelola keuangan yang baik, serta strategi pengembangan usaha.
“Kami tidak ingin koperasi hanya berdiri di atas kertas. Yang kami dorong adalah koperasi yang benar-benar bisa menggerakkan perekonomian masyarakat desa,” ujar Arianto.
Ia juga menyebutkan bahwa koperasi desa ini akan mendapat stimulus modal awal Rp3 miliar per koperasi, dalam bentuk pinjaman lunak selama enam tahun, dengan bunga rendah. Modal itu akan digunakan untuk membangun usaha produktif sesuai dengan karakteristik potensi masing-masing desa.
“Modal awal ini ibarat bahan bakar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana SDM di koperasi mengelola dan mengembangkan usaha tersebut agar bermanfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat desa,” tambahnya.
Pemerintah daerah pun menyiapkan struktur pendampingan lengkap, yang dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, bersama Sekretaris Daerah, DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, BPKAD, hingga Inspektorat.
Setiap koperasi di tingkat desa pun akan melibatkan peran aktif kepala desa, BPD, perangkat desa, kelompok usaha masyarakat, hingga tokoh pemuda dan perempuan, agar benar-benar menjadi milik bersama.
“Kepala desa memegang peran sentral sebagai penggerak masyarakat. Namun, partisipasi warga adalah kunci agar koperasi hidup, sehat, dan berkelanjutan,” tegas Arianto.
Selain itu, program ini juga sejalan dengan visi otonomi desa yang tengah dikembangkan Pemkab Kukar, yakni menjadikan desa sebagai pusat penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan koperasi yang kuat dan sehat, desa diharapkan bisa menciptakan peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan warga.
“Kami ingin membangun desa yang tangguh secara ekonomi. Koperasi Merah Putih bukan sekadar program jangka pendek, tetapi bagian dari transformasi ekonomi desa menuju kemandirian,” kata Arianto.
Ia menambahkan, ke depan, Pemkab Kukar akan mengintegrasikan program koperasi ini dengan berbagai program strategis lainnya, seperti pengembangan produk unggulan desa, digitalisasi usaha mikro, serta sinergi dengan BUMDes dan lembaga keuangan lainnya.
“Harapan kami, koperasi-koperasi desa di Kukar bisa menjadi inspirasi nasional. Bukan cuma sekadar memenuhi target angka, tapi benar-benar melahirkan ekosistem ekonomi desa yang sehat, partisipatif, dan berkelanjutan,” pungkas Arianto. (ADV/DISKOMINFO).
