Onlineku.Info, Kukar — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kian gencar memperkuat sektor perikanan rakyat, khususnya untuk nelayan di wilayah pesisir terpencil. Melalui program terpadu yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), upaya ini diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini menghambat produktivitas nelayan kecil.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menegaskan bahwa layanan publik di sektor kelautan kini tengah diperluas agar lebih inklusif dan responsif. Bukan hanya fokus pada sentra perikanan utama, melainkan juga merambah ke desa-desa pesisir yang sebelumnya kurang tersentuh bantuan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua nelayan di Kukar, bahkan yang paling jauh sekalipun, dapat menikmati dukungan dan layanan yang adil,” ujar Muslik saat ditemui di kantornya.
Salah satu program prioritas saat ini adalah pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) di sejumlah titik strategis. Fasilitas ini diharapkan bisa menjadi solusi atas persoalan klasik nelayan terpencil: tingginya harga bahan bakar.
“Di banyak lokasi, nelayan harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk membeli solar. Biaya logistik yang besar ini jelas menggerus pendapatan mereka,” jelas Muslik.
Dengan kehadiran SPBUN yang mudah dijangkau, biaya operasional harian nelayan akan berkurang signifikan. Selain itu, efisiensi kerja mereka pun meningkat.
“Semakin mudah akses energi, semakin besar peluang nelayan untuk meningkatkan frekuensi melaut. Dampaknya langsung terasa pada pendapatan keluarga nelayan,” tambahnya.
Proyek SPBUN ini ditargetkan tuntas sebelum tahun 2026, sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sejumlah lokasi telah disurvei, termasuk daerah pesisir di Kecamatan Muara Badak, Anggana, Samboja, dan Marangkayu.
Namun program DKP Kukar tidak hanya soal infrastruktur. Muslik menegaskan bahwa penguatan komunitas nelayan juga menjadi perhatian utama. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan melalui pertemuan rutin, dialog terbuka, dan pemberdayaan kelompok nelayan secara langsung.
“Kami mengutamakan pendekatan partisipatif. Setiap kebijakan harus berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan, bukan semata-mata angka di laporan,” tegasnya.
Selain itu, DKP kini aktif menyisir wilayah yang selama ini belum terdata optimal. Banyak kelompok nelayan yang sebelumnya luput dari sistem bantuan karena keterbatasan data.
“Kami tidak ingin ada nelayan yang tertinggal hanya karena tidak tercatat dalam daftar resmi. Semua yang berhak akan kami jangkau,” kata Muslik.
Sejauh ini, lebih dari 25 ribu nelayan dan pembudidaya ikan telah menerima berbagai jenis bantuan, mulai dari sarana budidaya, peralatan tangkap, pelatihan teknis, hingga pengembangan akses pasar. Namun, DKP menargetkan jumlah penerima meningkat menjadi 35 ribu pada periode berikutnya.
Muslik menambahkan, DKP Kukar kini juga memperkuat kerja sama lintas sektor. Selain menggandeng BUMDes dan koperasi nelayan, DKP juga membuka ruang kemitraan dengan bank daerah, pelaku industri pengolahan hasil laut, dan lembaga pendidikan tinggi.
“Kami ingin membangun ekosistem perikanan rakyat yang benar-benar kuat dan mandiri, dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Bantuan yang disalurkan tak hanya berupa alat produksi, tetapi juga pelatihan pengolahan hasil laut, pengemasan, hingga strategi pemasaran digital.
“Kita ingin nelayan kita tidak hanya jadi produsen bahan mentah. Mereka harus bisa naik kelas, menguasai pasar dan meningkatkan nilai tambah produk,” tegas Muslik.
Menurutnya, sektor kelautan adalah kunci penting untuk mendorong pengurangan kemiskinan dan pengangguran, khususnya di wilayah pesisir.
“Banyak peluang ekonomi yang bisa digarap lebih optimal. Kalau ekosistem ini berhasil, maka kita bukan hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tapi juga memperkuat ekonomi daerah,” imbuhnya.
Melalui strategi yang semakin detail dan menyentuh langsung ke komunitas akar rumput, DKP Kukar berharap ke depan, seluruh wilayah pesisir bisa tumbuh merata. Pemerintah daerah juga berkomitmen menjadikan sektor perikanan rakyat sebagai pilar penting pembangunan inklusif di Kukar.
“Visi kami jelas: tak ada nelayan yang tertinggal, tak ada potensi yang terbuang. Semua harus maju bersama,” tutup Muslik. (ADV/DISKOMINFO).
