Onlineku.Info, Tenggarong – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, melaksanakan sosialisasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Bupati Kukar, Selasa (15/10/2025). Kegiatan ini digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan menjadi yang pertama secara resmi dilaksanakan di Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Hetifah mengungkapkan rasa bangganya karena Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi daerah pertama pelaksanaan sosialisasi MBG. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tokoh pendidikan, tokoh perempuan, penulis, influencer, hingga insan media yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kami bangga sekali bahwa Kutai Kartanegara terpilih menjadi tempat pertama untuk mensosialisasikan program ini di hadapan para tokoh masyarakat. Harapannya ilmu dan pesan dari sosialisasi ini bisa disebarkan kepada masyarakat luas,” ujar Hetifah.
Hetifah menekankan pentingnya program MBG bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia, terutama di wilayah pedalaman dan daerah tertinggal (3T). Ia mencontohkan masih banyak anak-anak yang berangkat sekolah dalam kondisi perut kosong, yang tentu berpengaruh terhadap konsentrasi dan tumbuh kembang mereka.
“Bayangkan anak-anak kita pergi ke sekolah dalam keadaan perut kosong. Ini masih banyak terjadi, terutama di daerah-daerah hulu dan pedalaman. Program MBG ini hadir agar anak-anak bisa belajar dengan kondisi fisik dan mental yang sehat,” tegasnya.
Menurut Hetifah, MBG bukan hanya menyasar pelajar, tetapi juga ibu hamil dan ibu menyusui untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi. Ia menyebut, Kalimantan Timur masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi dibanding daerah lain, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang nyata dan berkelanjutan.
“Program ini bukan hanya untuk anak sekolah, tapi juga untuk ibu hamil dan menyusui. Kita ingin menekan angka stunting yang masih tinggi di Kaltim melalui asupan gizi yang baik sejak dini,” jelasnya.
Hetifah juga mengusulkan agar program MBG di daerah-daerah sulit dijangkau bisa menggunakan model berbasis sekolah. Sekolah nantinya dapat memiliki dapur sendiri dengan bahan pangan lokal, asalkan tetap memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
“Untuk daerah yang sulit dijangkau, saya usulkan model hybrid berbasis sekolah. Jadi dapur bisa dikelola oleh sekolah dengan bahan pangan lokal yang distandarisasi gizinya. Namun tentu harus dipastikan dulu kesiapan fasilitasnya seperti air bersih dan higienitasnya,” tutur legislator asal Kalimantan Timur itu.
Ia menambahkan bahwa DPR memiliki peran penting dalam pengawasan serta penyediaan anggaran untuk memastikan program nasional tersebut berjalan baik. Hetifah juga mengingatkan agar media turut membantu sosialisasi positif agar masyarakat tidak termakan isu atau kekhawatiran yang tidak berdasar.
“Kita harus sosialisasikan dengan baik supaya masyarakat percaya. Jangan sampai karena isu-isu negatif malah orang tua melarang anaknya ikut makan di sekolah. Pemerintah dan DPR terus melakukan evaluasi dan menerima semua masukan, termasuk dari media,” pesannya.
Sementara itu, Analis SDM Ahli Madya Sekretariat Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Kolonel Cba Rustandi Wiramanggala, menjelaskan bahwa MBG merupakan program nasional dengan manfaat luas di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan.
“Tujuan program ini adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Program serupa juga banyak diterapkan di berbagai negara. Jadi mari kita dukung penuh pelaksanaannya,” kata Rustandi.
Ia menegaskan bahwa BGN selalu berupaya menjaga higienitas dan kualitas makanan yang diberikan. Bila ditemukan kendala di lapangan, pihaknya segera melakukan evaluasi, pelatihan, hingga sertifikasi terhadap penyedia makanan.
“Kami punya sistem pengaduan melalui portal SP4N Lapor. Jadi kalau ada keluhan, masyarakat bisa langsung melapor. Semua masukan menjadi bahan perbaikan agar program ini semakin baik,” tambahnya.
Sebagai informasi, Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis tahun 2025. Dari total 90 sekolah yang diusulkan, sejauh ini baru 10 sekolah yang sudah menerima bantuan MBG. Pemerintah daerah bersama DPR dan BGN berkomitmen mempercepat pelaksanaan di seluruh wilayah Kukar, termasuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.
(Aji R)
