Onlineku.Info, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Kick Off Meeting penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (RIPKHD) untuk periode 2025–2029. Kamis (17/7/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, di hadapan perwakilan kementerian, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Sunggono menegaskan pentingnya pengelolaan keanekaragaman hayati secara terencana dan berkelanjutan.
“Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kekayaan hayati luar biasa, mulai dari hutan tropis, ekosistem rawa, hingga pesisir. Namun potensi besar ini juga disertai tantangan konservasi yang harus kita kelola secara bijak,” ujarnya.
Ia menekankan, RIPKHD tidak hanya sebagai panduan teknis, tetapi juga harus menjadi pedoman kebijakan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
“Dokumen ini harus selaras dengan RPJMD 2025–2029, sehingga pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi bagian nyata dari arah pembangunan Kukar,” tambahnya.
Paparan teknis disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kukar.
Dijelaskan bahwa penyusunan RIPKHD mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2023 terkait integrasi keanekaragaman hayati ke dalam pembangunan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, hadir pula perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, akademisi Universitas Mulawarman, mitra pembangunan, serta perwakilan dunia usaha. Mereka memberikan masukan strategis, salah satunya agar RIPKHD melibatkan masyarakat adat, menjaga identitas sosial-ekologis, dan membuka peluang pembiayaan konservasi berbasis ekosistem.
Selain itu, peserta menekankan perlunya harmonisasi antara RIPKHD kabupaten dan provinsi agar program aksi tidak tumpang tindih. Dokumen ini diharapkan dapat memuat target yang jelas, indikator terukur, serta mekanisme pemantauan berkala.
Sekda Kukar menutup sambutan dengan ajakan memperkuat sinergi lintas sektor.
“Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal langkah bersama untuk melindungi kekayaan hayati Kukar demi generasi mendatang,” tegasnya.
Penyusunan RIPKHD dijadwalkan rampung pada Desember 2025 dan akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan resmi daerah agar implementasinya berjalan efektif.
(Aji R)
