Onlineku.Info, Kaltim – Sejarah tidak selalu berjalan lurus. Ia kerap berulang dengan pola serupa, hanya para pelakunya yang berganti. Apa yang kini terjadi dalam dinamika politik di Kalimantan Timur mengingatkan pada peristiwa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada rentang 2021–2022 sebuah fase ketika ruang digital menjadi liar dan peran media mulai melemah.
Saputra Riadi, mantan Ketua JMSI PPU yang kini menjabat Ketua OKK Pengda JMSI Kaltim, menjadi salah satu yang menyaksikan langsung situasi tersebut.
Pada masa itu, Facebook di PPU berubah menjadi ruang yang penuh kegaduhan. Akun-akun anonim bermunculan tanpa identitas jelas dan bergerak secara sistematis. Serangan dimulai dari hal-hal kecil seperti sindiran, hingga berkembang menjadi langkah serius berupa penyebaran dokumen pemerintahan yang bersifat rahasia.
Awalnya, situasi ini tampak seperti dinamika politik biasa yang menarik perhatian publik. Namun perlahan, kondisi berubah menjadi lebih kompleks. Informasi yang tidak sepenuhnya benar dikemas seolah-olah fakta, dan masyarakat terseret dalam arus tersebut tanpa benar-benar memahami kepentingan di baliknya.
“Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika sesuatu terjadi, Anda bisa bertaruh bahwa itu memang direncanakan seperti itu.” — Franklin D. Roosevelt
Di tengah situasi itu, media massa yang seharusnya berperan sebagai penyeimbang justru kehilangan arah. Bukan karena keterbatasan kemampuan, melainkan karena adanya jarak yang sengaja dibentuk. Dengan dalih efisiensi pembangunan, media kerap diposisikan di luar lingkar pengambilan kebijakan. Akibatnya, fungsi kontrol melemah dan media arus utama ikut terseret dalam arus informasi yang tidak sehat.
“Jika Anda tidak hati-hati, surat kabar akan membuat Anda membenci orang-orang yang sedang ditindas, dan mencintai orang-orang yang sedang melakukan penindasan.” — Malcolm X
Sementara itu, pemimpin daerah tetap menjalankan agenda pembangunan dengan keyakinannya. Namun, kondisi tersebut tidak sejalan dengan tindakan sebagian pihak yang mengklaim berada di barisan kekuasaan. Reaksi emosional di media sosial justru memperkeruh keadaan dan memicu ketegangan yang lebih luas di tengah masyarakat.
Puncak peristiwa terjadi pada 22 Januari 2022, ketika kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) mencuat. Di permukaan, peristiwa ini disambut sebagai kemenangan moral oleh sebagian pihak. Namun setelah situasi mereda, muncul fakta lain: akun-akun anonim yang sebelumnya aktif justru menghilang seiring dengan terjadinya peralihan kekuasaan.
Masyarakat yang sebelumnya bersorak kemudian dihadapkan pada realitas baru. Sejumlah kebijakan mulai dirasakan memberatkan. Tenaga Harian Lepas (THL), yang sebelumnya mendapatkan honor setara UMR, kembali menerima bayaran dengan tarif lama. Proyek-proyek terhenti, dan pemutusan kerja terhadap THL terjadi secara sepihak, bahkan disertai tuduhan afiliasi politik yang tidak memiliki dasar yang jelas.
Situasi ini menyisakan kesadaran bahwa masyarakat kerap berada pada posisi sebagai alat dalam dinamika politik—digunakan saat dibutuhkan dan ditinggalkan setelah tujuan tercapai.
Apa yang terjadi di PPU mungkin terlihat sebagai peristiwa masa lalu. Namun bagi yang mencermati, pola yang sama mulai tampak kembali di Kalimantan Timur saat ini. Persoalannya bukan semata tentang benar atau salah, melainkan bagaimana dinamika politik itu dimainkan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul bukan lagi siapa yang menang atau kalah, tetapi siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari seluruh proses tersebut.
“Pemerintah yang paling berbahaya adalah pemerintah yang terdiri dari orang-orang yang pintar dalam kata-kata tetapi bodoh dalam karakter, dan masyarakat yang paling malang adalah masyarakat yang tertipu olehnya.”
Pesan yang tersirat jelas: pentingnya menjaga kualitas informasi dan membangun sikap kritis di tengah masyarakat. Informasi yang tidak terkontrol dapat menjadi bumerang yang merugikan publik itu sendiri.
“Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya.” — Martin Luther King Jr.
