Onlineku.Info, Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan dukungan terhadap penguatan konektivitas jalan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, sebagai upaya mendorong pembangunan infrastruktur antarwilayah yang berkelanjutan.
Ahmad Yani menegaskan bahwa konektivitas jalan antar kabupaten merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan tidak seharusnya terus bergantung pada akses jalan nasional yang ada saat ini. Menurutnya, diperlukan pembangunan jalan penghubung yang permanen dan strategis.
“Kami meminta kepada pemerintah provinsi agar pembangunan jalan penghubung Kukar–Kubar ini mendapat perhatian serius. Meski sering disebut sebagai jalan alternatif, akses ini harus diposisikan sebagai jalur utama,” ujarnya saat ditemui setelah Acara Pelantikan Pejabat. Kamis (6/2/26).
Ia menjelaskan bahwa secara historis Kutai Kartanegara dan Kutai Barat memiliki keterkaitan wilayah yang kuat. Sebelum pemekaran daerah, kedua wilayah tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga penguatan konektivitas menjadi hal yang wajar dan penting.
“Hubungan Kukar dan Kubar ibarat kakak dan adik. Karena itu, konektivitas antarwilayah harus diperkuat melalui infrastruktur jalan yang memadai,” katanya.
Lebih lanjut, Ahmad Yani menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara siap memberikan dukungan terhadap pembangunan jalan penghubung tersebut, termasuk melalui dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tinggal dibicarakan pembagian tanggung jawab pendanaan, berapa porsi Kukar, Kubar, dan pemerintah provinsi. Karena ini lintas kabupaten, pembiayaan secara kolaboratif sangat memungkinkan,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa pembangunan jalan Kukar–Kubar harus sejalan dengan penguatan konektivitas Kukar–Samarinda, termasuk akses menuju bandara dan jalur-jalur strategis lainnya.
“Kami mendukung pembangunan jalan ini agar tidak diposisikan sebagai jalan sekunder, tetapi setara dengan jalan provinsi,” tambahnya.
Terkait isu pemotongan jalur hauling perusahaan, Ahmad Yani menilai hal tersebut tidak menjadi kendala serius. Menurutnya, jalur hauling merupakan akses perusahaan yang dapat dikondisikan melalui koordinasi lintas pihak.
“Apabila ada crossing atau perlintasan, itu bisa diatur. Perusahaan harus memahami bahwa jalan yang dibangun adalah jalan kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung utama,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Ahmad Yani juga menyoroti minimnya alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diterima Kutai Kartanegara. Ia menilai hal tersebut perlu dievaluasi dan dikomunikasikan lebih intensif.
“Dengan 11 anggota DPRD Provinsi dari Kukar, seharusnya aspirasi daerah bisa diperjuangkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan forum bersama agar keberpihakan pembangunan bisa lebih dirasakan,” pungkasnya.
(Jie)
