Onlineku.info, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen memperkuat pelayanan publik di tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan menyiapkan skema pengadaan perangkat kerja berbasis aset desa.
Kebijakan ini digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar untuk menjawab berbagai kendala yang dihadapi RT, terutama terkait perangkat kerja yang selama ini hanya mengandalkan pinjaman dari instansi lain.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa laptop dan printer yang digunakan RT selama hampir lima tahun terakhir merupakan pinjaman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan kini sebagian besar dalam kondisi rusak.
“Banyak perangkat sudah error, bahkan mati total. Ini jelas menghambat pelayanan di tingkat RT,” ujar Arianto, Senin (10/6/2024).
Menurutnya, solusi terbaik adalah pengadaan perangkat baru yang dicatat sebagai aset desa dan dipinjamkan kepada RT selama masa jabatan.
“Dengan begitu, administrasi barang lebih jelas. Tidak lagi pinjam antarinstansi yang rentan tumpang tindih pencatatan,” jelasnya.
Selain laptop dan printer, DPMD Kukar membuka peluang pengadaan perangkat pendukung lainnya seperti scanner dan jaringan internet, sesuai kebutuhan dan rencana kerja masing-masing RT.
Kebijakan ini juga diiringi rencana peningkatan dana program RT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun, sejalan dengan arah kebijakan Bupati terpilih dan RPJMD yang sedang disusun.
“Kenaikan dana ini diharapkan mempercepat digitalisasi pelayanan RT. Kita tunggu saja proses regulasinya,” tambah Arianto.
Ia menegaskan, RT sebagai ujung tombak pelayanan publik harus dibekali perangkat yang sesuai perkembangan teknologi agar mampu memberikan layanan yang cepat dan efisien.
“Kalau perangkat kerja RT bagus, pelayanan kepada masyarakat juga makin cepat. Itu yang kita dorong,” tutupnya.
Dengan inisiatif ini, Pemkab Kukar berharap pelayanan RT semakin modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ADV/DISKOMINFO).
