DLHK Kukar Pembangunan Energi dari Sampah Harus Disesuaikan dengan Kondisi Daerah

Onlineku.Info, Kukar – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menilai, penerapan proyek nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy perlu disesuaikan dengan realitas teknis dan kapasitas produksi sampah di daerah.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Irawan, menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat tengah menyiapkan revisi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi waste to energy, tidak semua daerah memiliki potensi volume sampah yang memadai untuk mendukung proyek besar tersebut.

“Dari sisi teknis dan ekonomi, syaratnya minimal 1.000 ton sampah per hari. Sementara di Kukar, total sampah harian hanya sekitar 395 ton. Artinya, kita perlu memikirkan pola kolaborasi antarwilayah agar tetap bisa mendukung program nasional,” ujarnya.

Menurut Irawan, wilayah-wilayah sekitar seperti Sanga-Sanga, Anggana, Loa Janan, dan Tenggarong Seberang memiliki potensi untuk digabungkan dalam sistem pasokan terpadu, terutama dengan kota besar seperti Samarinda. Skema kerja sama lintas daerah itu dianggap sebagai solusi realistis agar Kukar dapat berperan dalam inisiatif energi terbarukan berbasis pengelolaan sampah.

Selain mendukung rencana nasional, Pemkab Kukar juga terus memperkuat program lokal seperti pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TP3R) di kecamatan. Fasilitas ini menjadi bagian dari program Kukar Idaman Terbaik yang bertujuan mengelola sampah dari sumbernya sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Pada prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan pusat, namun implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Tujuan akhirnya bukan sekadar mengejar target nasional, tetapi memastikan pengelolaan sampah memberi manfaat langsung bagi warga,” tegas Irawan.

Langkah ini menegaskan komitmen DLHK Kukar dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan daerah. (Adv/DLHK)

BACA JUGA