Onlineku.Info, Tenggarong – Lemahnya koordinasi antarinstansi terkait pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi sorotan dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tahun 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Elty Singgasana, Selasa (5/8/2025).
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Sutrisno, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap aktivitas TKA di wilayah Kukar masih menemui berbagai kendala, terutama menyangkut akses data yang terbatas dan belum optimalnya pelaporan dari perusahaan-perusahaan.
“Banyak perusahaan beroperasi di wilayah Kukar, namun hanya sebagian kecil yang rutin memberikan laporan tentang keberadaan tenaga kerja asing mereka. Padahal pelaporan itu merupakan kewajiban,” ungkap Sutrisno.
Ia menekankan bahwa forum seperti Timpora sangat dibutuhkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Imigrasi, dan instansi terkait lainnya. Menurutnya, Kukar sebagai daerah yang luas dengan banyak sektor industri, terutama tambang, membutuhkan sistem pengawasan yang terkoordinasi dan berbasis informasi lapangan.
“Rapat ini penting sebagai media berbagi informasi. Tanpa koordinasi yang intens, kita akan kesulitan mengidentifikasi keberadaan dan aktivitas TKA di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Sutrisno mengungkapkan bahwa Kesbangpol sebenarnya memiliki subbagian khusus yang menangani isu tenaga kerja asing. Namun, sejak adanya perubahan regulasi yang menempatkan pengawasan TKA di bawah koordinasi Kantor Imigrasi, ruang gerak Kesbangpol menjadi terbatas.
“Kami sering kali harus meminta data ke pusat melalui Imigrasi. Hal ini tentu memperlambat respons di lapangan,” katanya.
Sebelumnya, Kesbangpol bersama Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi daerah bisa langsung melakukan pemantauan ke perusahaan-perusahaan. Kini, semua langkah harus menunggu arahan dari struktur yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut, menurut Sutrisno, perlu diatasi dengan meningkatkan peran kecamatan dan perangkat daerah lainnya. Dalam rapat tersebut, sebagian besar kecamatan di Kukar turut hadir, meskipun beberapa hanya mengirimkan perwakilan.
“Peran kecamatan sangat krusial. Mereka yang lebih dekat dengan lokasi perusahaan, dan bisa menjadi sumber informasi awal,” ujarnya.
Sutrisno juga mengingatkan pentingnya membangun sistem pengawasan yang tanggap terhadap potensi ancaman. Ia menyinggung insiden kriminal yang pernah melibatkan seorang TKA asal Tiongkok sebagai contoh pentingnya data yang mudah diakses
“Kasus itu menunjukkan lemahnya sistem kita. Data sulit didapat karena birokrasi terlalu panjang. Ini jadi pelajaran bahwa pengawasan harus diperkuat dan dibuat lebih efisien,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan Timpora ini menjadi awal dari perbaikan sistem dan koordinasi lintas sektor, sehingga pengawasan terhadap TKA di Kukar bisa lebih optimal dan berbasis data yang faktual.
(Aji R)
