Onlineku.Info, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) sekaligus Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2025. Acara ini digelar pada Selasa (22/7/2025) di Aula Kantor Bappeda Kukar, Kompleks Perkantoran Bupati, Jalan Robert Wolter Mongisidi, Tenggarong.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri memimpin jalannya rapat didampingi Sekretaris Daerah Sunggono, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, dan Asisten II Ahyani Fadianur Diani. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat se-Kukar turut menghadiri forum strategis tersebut.
Rakordal ini menjadi momentum evaluasi capaian pembangunan dan serapan anggaran pada semester pertama, sekaligus mengidentifikasi permasalahan untuk perbaikan di semester berikutnya.
“Prognosis pendapatan daerah tahun 2025 menunjukkan potensi tidak tercapai sesuai target, sementara realisasi belanja justru melebihi perkiraan. Kondisi ini dapat memicu defisit jika tidak segera diantisipasi,” kata Bupati Aulia dalam arahannya.
Ia mengingatkan seluruh OPD untuk menyesuaikan rencana belanja dengan asumsi pendapatan terbaru. Aulia juga meminta penghematan pada sektor operasional tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Langkah penghematan harus tepat sasaran. Jangan sampai berdampak pada pelayanan masyarakat yang menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Bupati menekankan perlunya pola kerja yang lebih sinergis, efisien, dan berbasis kolaborasi antarperangkat daerah. Fokus pembangunan harus tetap diarahkan pada isu-isu strategis, seperti penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, Aulia meminta setiap OPD segera merancang prioritas pembangunan sesuai visi daerah, yakni Kukar Idaman menuju Kukar Idaman Terbaik. Ia juga menekankan pentingnya pelaporan evaluasi berbasis tagging kebijakan, termasuk program dedikasi, standar pelayanan minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, hibah, bansos, hingga pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan.
“Bentuklah tim pengendalian dan evaluasi kinerja yang solid dengan personel berkompeten. Ini krusial untuk memastikan pencapaian target Perjanjian Kinerja 2025,” tambah Aulia.
Dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, Bupati menegaskan perangkat daerah strategis seperti Setda, Bappeda, Bapenda, BPKAD, Inspektorat, dan BKPSDM harus membangun koordinasi terintegrasi. Sekretariat Daerah juga diminta menyiapkan skema reward and punishment berbasis capaian kinerja yang terhubung dengan pemberian TPP.
“Harus ada penghargaan bagi OPD yang mencapai target, sekaligus sanksi yang tegas bagi yang tidak memenuhi kinerja,” pungkasnya.
engan Rakordal ini, Pemkab Kukar berharap evaluasi semester I mampu menjadi landasan perbaikan strategi pembangunan yang adaptif, efisien, dan akuntabel di paruh kedua 2025.
(Aji R)
