Onlineku.info, Samarinda – Penundaan Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terkait penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 menuai sorotan.
Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung di Gedung Utama Karang Paci, Selasa (10/11/2026) malam, mendadak ditunda hingga 17 November 2026. Keputusan tersebut sempat memantik emosi sejumlah anggota dewan lantaran perubahan jadwal disampaikan ketika rapat paripurna telah berlangsung sekitar pukul 21.00 WITA.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, menilai penundaan tersebut masih dapat dimaklumi. Menurutnya, persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan komunikasi dan penyesuaian jadwal, bukan karena adanya persoalan substansial dalam pembahasan anggaran.
“Ini masalah selisih jadwal komunikasi saja. Harapannya ke depan bisa lebih baik. Mau dipaksakan juga kalau orangnya tidak ada, bagaimana?” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Firnadi menjelaskan, penundaan tersebut juga berkaitan dengan agenda kunjungan kerja Gubernur Kaltim bersama jajaran pemerintah provinsi ke Kutai Barat (Kubar). Kondisi itu membuat jadwal pertemuan dan kehadiran pihak terkait tidak berjalan sesuai rencana awal.
Ia menegaskan, proses pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim sebenarnya telah diselesaikan. Dengan demikian, penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS tinggal menunggu proses lanjutan dan penyesuaian jadwal.
Terkait alasan teknis penundaan, Firnadi turut menyinggung adanya proses penginputan ulang data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). Hal itu menyusul penyesuaian atau pergeseran anggaran lintas daerah pemilihan (dapil) yang harus dikembalikan sesuai dapil masing-masing.
“Karena ada pergeseran kemarin, lintas dapil dikembalikan ke dapilnya. Itu ada proses entry ulang,” jelasnya.
Firnadi juga mengingatkan bahwa tahapan penyusunan APBD memiliki batas waktu yang telah diatur dalam ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Persetujuan bersama terhadap rancangan APBD ditargetkan paling lambat 30 November, sementara tahapan evaluasi dan finalisasi anggaran berlanjut sesuai ketentuan hingga akhir tahun.
Karena itu, ia menilai penjadwalan ulang ke 17 November masih memberikan ruang bagi DPRD dan Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan tahapan kesepakatan.
“Kami optimistis tanggal 17 akan terjadi kesepakatan, sepanjang memang tidak ada hal lain. Rapat-rapat Banggar sudah selesai. Saat ini hanya proses pemindahan saja,” tegasnya.
Ia berharap penundaan tersebut tidak kembali terjadi sehingga proses pembahasan dan penetapan APBD 2027 Kaltim dapat berjalan sesuai jadwal.
Menurut Firnadi, yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh tahapan administrasi dan komunikasi antara legislatif dengan eksekutif berjalan baik agar kesepakatan anggaran tidak terkendala persoalan teknis. (Adv)
