Onlineku.Info, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, memaparkan arah pembangunan hijau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat menerima kunjungan delegasi enam lembaga investor internasional yang dipimpin Chairman of the Board of the U.S.-Indonesia Society, Duta Besar Robert O. Blake Jr., di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Jumhur menegaskan bahwa berbagai kebijakan dan inisiatif pembangunan yang dijalankan Presiden Prabowo tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, serta memastikan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Delegasi investor yang hadir berasal dari enam lembaga investasi internasional, yakni Seventh AP Fund, Green Century Capital Management, KLP Asset Management, UBS, Saturna Capital, dan Ziranjiti.
Pada kesempatan itu, Dubes Robert O. Blake Jr. menyampaikan bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara dengan potensi terbesar di dunia untuk investasi berkelanjutan. Hal tersebut didukung oleh kekayaan modal alam, keanekaragaman hayati, sumber daya karbon, serta peluang besar dalam pengembangan ekonomi hijau.
Meski demikian, para investor menilai keputusan investasi ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia mempertahankan tren penurunan deforestasi, memperkuat tata kelola lingkungan di sektor pertambangan, meningkatkan standar Environmental, Social and Governance (ESG), menjaga integritas pasar karbon nasional, melindungi keanekaragaman hayati, serta memberikan kepastian kebijakan jangka panjang.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Jumhur menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurutnya, ketahanan pangan dan pengembangan bioetanol menjadi prioritas strategis nasional yang akan berjalan seiring dengan pemanfaatan lahan terdegradasi dan restorasi ekologi melalui Gerakan Nasional Tobat Ekologis.
Jumhur bahkan menyebut Presiden Prabowo sebagai “presiden paling hijau” yang pernah memimpin Indonesia karena berbagai kebijakan pembangunan yang berpihak pada lingkungan.
“Kebun sawit dan kebun tebu kami juga untuk mendorong program B50 yang itu jauh lebih ramah lingkungan, selain untuk ketahanan pangan dan menciptakan green jobs,” ujar Jumhur.
Ia menjelaskan, Indonesia juga menjadi negara pertama yang memproduksi bahan bakar nabati berbasis biodiesel B50. Program mandatori B50 resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juli 2026 sebagai kelanjutan dari program transisi energi B30 dan B40, sekaligus untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan kelapa sawit domestik.
Selain program B50, pemerintah juga menyiapkan pembangunan panel surya berkapasitas 100 gigawatt, mempercepat dekarbonisasi industri, mewajibkan industri migas membangun fasilitas Carbon Capture Storage (CCS), serta mengurangi emisi gas metana dari tempat pembuangan sampah melalui pembangunan Pembangkit Sampah untuk Energi Listrik (PSEL).
Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan konsisten, pemerintah akan memperkuat standar lingkungan, meningkatkan sistem audit lingkungan, menambah jumlah auditor lingkungan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.
Jumhur juga memperkenalkan paradigma baru pembangunan yang disebutnya sebagai “Development through Environmental Protection”, yaitu pembangunan yang bertumpu pada perlindungan lingkungan hidup sebagai fondasi utama. Menurutnya, pendekatan tersebut menggantikan pola pembangunan lama yang kerap mengorbankan sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, ia menekankan paradigma aksi iklim yang mengedepankan tiga aspek, yakni mitigasi, adaptasi, dan kemakmuran (prosperity), sehingga masyarakat lokal maupun masyarakat adat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari upaya konservasi dan perlindungan lingkungan.
