Onlineku.Info, Samarinda — Program pendidikan gratis melalui skema GratisPol terus memperlihatkan dampak yang signifikan bagi mahasiswa di Kalimantan Timur. Puluhan ribu mahasiswa telah menerima manfaat program tersebut dengan nilai penyaluran yang mencapai ratusan miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahkan telah menyiapkan alokasi anggaran yang jauh lebih besar untuk tahun 2026 guna memperluas cakupan penerima manfaat.
Di tengah perkembangan positif tersebut, sejumlah persoalan administratif dan teknis masih ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kesiapan anggaran pemerintah, tetapi juga pada efektivitas koordinasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk perguruan tinggi.
Menurutnya, berbagai keluhan yang muncul dari mahasiswa perlu dijadikan bahan evaluasi bersama. Ia menilai kampus memiliki peran penting dalam memastikan informasi, persyaratan, hingga proses administrasi dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa.
“Program ini dirancang untuk membantu mahasiswa. Karena itu, informasi yang berkaitan dengan pelaksanaannya harus tersampaikan secara jelas dan tepat waktu agar tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya.
Syahariah menyoroti masih adanya dana yang belum terserap karena sebagian mahasiswa tidak melakukan pendaftaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan program tidak semata berada pada ketersediaan anggaran, melainkan juga pada penyebaran informasi dan tingkat pemahaman calon penerima manfaat.
Ia menilai komunikasi yang efektif menjadi kunci agar peluang yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa.
Selain itu, polemik terkait penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sempat menjadi perhatian publik juga dinilai sebagai momentum untuk memperbaiki pola komunikasi antara kampus dan mahasiswa. Menurutnya, perguruan tinggi perlu hadir sebagai sumber informasi utama ketika terdapat kebijakan baru yang berpengaruh terhadap mahasiswa.
“Mahasiswa membutuhkan kepastian. Karena itu, setiap perubahan kebijakan sebaiknya segera disosialisasikan secara jelas agar tidak menimbulkan beragam interpretasi,” katanya.
Ia juga menyinggung kasus mahasiswa yang sebelumnya dinyatakan lolos program namun kemudian dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan tertentu. Menurutnya, proses verifikasi yang dilakukan sejak awal akan membantu mengurangi potensi kesalahpahaman dan kekecewaan di kemudian hari.
“Validasi data yang cermat sejak tahap awal sangat penting. Dengan begitu, mahasiswa memperoleh kepastian dan tidak muncul harapan yang berujung pada kekecewaan,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah terkait syarat domisili yang masih menimbulkan pertanyaan di kalangan sebagian mahasiswa. Syahariah menilai hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sosialisasi agar masyarakat memahami ketentuan program secara menyeluruh sebelum mengikuti proses pendaftaran.
Meski terdapat sejumlah tantangan, ia menegaskan bahwa manfaat besar yang telah dirasakan masyarakat tidak boleh terabaikan. Program GratisPol, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
“Yang terpenting saat ini adalah memperkuat sinergi. Pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui dukungan anggaran, mahasiswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, dan kampus diharapkan dapat memperkuat pelayanan serta koordinasi agar program berjalan semakin optimal,” pungkasnya.
