Onlineku.Info, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti sejumlah proyek pembangunan sekolah yang belum rampung dan bahkan berujung putus kontrak. Kondisi tersebut dinilai menghambat peningkatan kualitas pendidikan karena para siswa masih harus belajar di fasilitas yang belum layak.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menegaskan pihaknya akan mengawal penyelesaian proyek-proyek pendidikan yang bermasalah agar tidak terus berulang setiap tahun.
Temuan itu diperoleh setelah Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kaltim melakukan peninjauan langsung ke sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Timur hingga Mahakam Ulu. Dari hasil pengecekan lapangan, masih ditemukan beberapa proyek sekolah yang belum selesai meski telah dianggarkan sejak tahun 2025.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah pembangunan SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser. Menurut Syahariah, progres pembangunan sekolah tersebut masih jauh dari target karena baru sebatas rangka bangunan.
Ia mengungkapkan proyek tersebut mengalami putus kontrak lantaran kontraktor dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Selain terkendala kondisi medan, pembiayaan proyek juga disebut tidak mencukupi.
Akibat keterlambatan pembangunan, aktivitas belajar siswa masih berlangsung di bangunan sementara dengan kondisi yang memprihatinkan. Sejumlah ruangan dilaporkan bocor saat hujan turun sehingga proses belajar mengajar sering terganggu.
“Anak-anak yang akhirnya menjadi korban. Fasilitas pendidikan yang layak seharusnya menjadi prioritas,” ujarnya usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).
Komisi IV DPRD Kaltim pun dijadwalkan kembali melakukan inspeksi lapangan guna memastikan kondisi sekolah-sekolah yang mengalami kendala pembangunan di berbagai daerah.
Selain meminta percepatan penyelesaian proyek, Syahariah juga mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim agar lebih selektif dalam menentukan kontraktor pelaksana proyek pendidikan.
Dalam hasil uji petik Pansus LKPJ, Disdikbud Kaltim tercatat memiliki 10 kegiatan putus kontrak pada Tahun Anggaran 2024 dan delapan kegiatan serupa pada 2025. DPRD menilai penyelesaian proyek lama belum optimal, namun pekerjaan baru terus berjalan.
Permasalahan juga ditemukan di SMKN 1 Penajam Paser Utara yang pembangunan ruang praktik dan renovasi kelasnya belum selesai hingga kontrak diputus. Sementara pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Paser Belengkong senilai Rp25,2 miliar masih terkendala persoalan hibah lahan.
Tak hanya itu, SMK 7 Balikpapan disebut masih kekurangan bangku kelas sehingga harus meminjam dari sekolah lain. Akses menuju sekolah tersebut juga kerap tergenang saat air laut pasang.
Di Kutai Timur, Pansus menemukan adanya keretakan pada bangunan ruang kelas baru SMKN 2 Sangatta Utara meski proyek telah dinyatakan selesai.
Syahariah memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal penyelesaian proyek-proyek pendidikan tersebut agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Menurutnya, persoalan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda di Kalimantan Timur.
(Jie)
