Onlineku.Info, Tenggarong – Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (PUM) Dinas Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara (Diskop-UKM Kukar), Santi Effendi, memaparkan proses verifikasi ulang data pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kukar yang saat ini tercatat sebanyak 40.776 pelaku usaha.
Dalam diskusi santai bersama awak media, Santi menegaskan bahwa data tersebut merupakan data awal sebelum dirinya menjabat, dan bukan data politis. Data tersebut diminta langsung oleh Bupati sebagai dasar penyusunan program berbasis data riil di lapangan.
“Data awal yang kami pegang ada sekitar 40 ribu UMKM. Tapi ini belum data final hasil validasi. Justru inilah yang sedang kami verifikasi kembali, apakah pelaku usahanya masih aktif, musiman, atau sudah tidak berjalan,” jelasnya. Sabtu (14/2/26).
Santi menerangkan, verifikasi dilakukan oleh tim Tenaga Ahli (TA) yang telah bertugas sekitar enam bulan terakhir dan ditempatkan di sejumlah kecamatan. Karena keterbatasan personel dan anggaran, satu TA dapat menangani dua hingga tiga kecamatan, tergantung potensi UMKM di wilayah tersebut.
Proses verifikasi dilakukan secara langsung dengan metode by name, by address, termasuk pembaruan data usaha, status aktif atau tidak, hingga kendala yang dihadapi pelaku UMKM.
Sejauh ini, lebih dari 1.000 data UMKM telah berhasil diperbarui dari total 40 ribu yang tercatat.
“Jumlah ini bisa saja turun atau justru naik setelah validasi selesai. Karena ada UMKM yang hanya muncul saat event tertentu, seperti Ramadan atau Erau, dan ada juga pelaku usaha baru yang terus bermunculan,” ungkapnya.
Terkait sebaran wilayah, Santi menyebut Kecamatan Tenggarong masih mendominasi jumlah UMKM, seiring dengan jumlah penduduk yang lebih besar dibanding kecamatan lain.
Data sementara mencatat sekitar 4.300-an UMKM di Tenggarong, dengan sekitar 4.000 data masih dalam proses verifikasi lanjutan.
Namun ia menegaskan, angka tersebut belum final karena proses validasi masih berjalan.
Dalam proses pembaruan data ini, Diskop-UKM Kukar tidak hanya melakukan pengecekan status usaha. Santi menambahkan dua komponen baru dalam sistem pendataan, yakni:
* Data pendapatan UMKM, untuk melihat kategori dan kapasitas ekonomi pelaku usaha
* Titik koordinat lokasi usaha, agar keberadaan UMKM dapat terpetakan secara akurat dan terpantau secara real time
“Kalau ada yang bertanya UMKM tertentu ada di mana, sekarang bisa langsung kita lihat di sistem. Ini penting agar ke depan program tidak salah sasaran,” jelasnya.
Santi mengakui, saat ini pihaknya belum memprioritaskan seluruh aspek sekaligus, seperti jumlah detail UMKM yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sertifikasi halal.
Menurutnya, pada semester sebelumnya fokus Diskop-UKM lebih kepada penguatan kapasitas SDM, seperti pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, perhitungan harga pokok produksi (HPP), hingga digital marketing.
“Kalau dasar usahanya belum kuat, meskipun punya NIB atau sertifikat halal, tetap berpotensi tutup. Makanya kami perkuat dulu fondasinya,” ujarnya.
Ia menyebut sektor kuliner masih menjadi bidang usaha yang paling mendominasi UMKM di Kukar, khususnya di Tenggarong, terutama pasca pandemi COVID-19.
“Enam bulan setelah COVID-19 justru banyak usaha baru bermunculan, terutama kuliner dan minuman. Sekarang kita bisa lihat sendiri pertumbuhannya cukup baik,” tambahnya.
Terkait kemungkinan penataan zonasi atau pengaturan jenis usaha agar tidak menumpuk di satu titik, Santi menyebut pihaknya masih dalam tahap penyusunan konsep dan belum membuka pendaftaran atau seleksi apapun.
“Belum ada pendaftaran. Anggaran memang ada, tapi kami belum berani melangkah sebelum konsepnya benar-benar matang dan adil,” tegasnya.
Untuk sementara, Diskop-UKM Kukar juga belum menyalurkan bantuan langsung kepada UMKM. Fokus utama saat ini adalah validasi data dan pendampingan usaha melalui tim TA di lapangan.
Santi menegaskan, arah kebijakan saat ini sangat menekankan pentingnya data yang akurat. Dengan basis data yang valid, program pelatihan, bantuan, maupun pendampingan ke depan dapat dirancang lebih tepat sasaran.
“Kalau datanya sudah rapi dan valid, baru kita bisa bicara program lanjutan. Yang paling penting sekarang adalah memastikan berapa UMKM yang benar-benar aktif dan siap berkembang,” pungkasnya.
(Jie)
